Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kalau Gatot Nurmantyo Jadi Kader, Kami Siap

Kompas.com - 02/04/2018, 21:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tugas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo adalah mencari kendaraan politik jika ingin maju pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, Gatot merupakan sosok yang potensial untuk diusung sebagai bakal calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2019.

Namun, saat ini Gatot belum memiliki partai sebagai kendaraan politik yang akan membawanya ke panggung pesta demokrasi.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).
"Pak Gatot pemimpin nasional. Tinggal tugasnya Pak Gatot sekarang safari politik ke partai-partai, Ormas, elemen masyarakat, sampaikan visi-misinya. Sehingga beliau 'laku dijual' dan punya kendaraan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Baca juga : PKS Mengaku Sudah Ada Pembicaraan untuk Bertemu Gatot Nurmantyo

Ia mengatakan, sebagai tokoh nasional, Gatot dipertimbangkan oleh PKS sebagai calon presiden atau wakil presiden. Namun, ia mengatakan, belum ada pembicaraan spesifik terkait pencalonan Gatot di internal PKS.

Apalagi, lanjut Mardani, Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak di mana pemilu presiden dan legislatif digelar pada waktu yang sama.

Dengan demikian, hanya partai yang mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden yang bisa mendongkrak elektabilitas.

Baca juga : Kecil Kemungkinan Gatot Maju sebagai Capres, Apa Alasannya?

Soal kemungkinan Gatot akan menjadi kader PKS, Mardani mengatakan, partainya memberikan kesempatan untuk itu. 

"Kalau di kita mah, kalau dia (Gatot) jadi kader, (kami) siap," kata Mardani  

Kompas TV Gatot Nurmantyo resmi pensiun dari TNI pada Sabtu (31/3).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com