Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jusuf Kalla Minta Ustaz Abdul Somad Bicara "Stunting"...

Kompas.com - 29/03/2018, 04:34 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap sosialiasi pencegahan stunting atau kekerdilan fisik tidak hanya pada pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut Kalla, pencegahan stunting juga memerlukan bantuan banyak pihak, termasuk para pemuka agama.

Dalam acara Pertemuan Nasional Penurunan Stunting, Kalla mengajak para pemuka agama untuk ikut ambil bagian menyosialisasikan pencegahan stunting. Salah satu yang diajak Kalla adalah Ustaz Abdul Somad.

"Nanti saya akan bilang sama Ustaz Somad agar bicara juga tentang stunting," ujar Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Sontak saja, penyataan Wapres Kalla itu menuai respons dari para kepala desa dan pejabat daerah yang menghadiri acara pertemuan nasional tersebut. Mereka kompak tertawa dan tepuk tangan.

(Baca juga: Pemerintah Optimistis Turunkan Angka Stunting hingga 2019)

Melihat sambutan yang diberikan kepala desa dan pejabat daerah, Kalla malah berkelakar.

"Banyak tepuk tangan berarti banyak yang nonton YouTube-nya Ustaz Somad ini pasti," kata Kalla sembari tertawa.

Menurut Kalla, pelibatan pemuka agama dalam kampanye pencegahan stunting sangat penting. Sebab, bagi sebagian masyarakat, kata dia, pemuka agama lebih didengar ketimbang petugas kesehatan.

Wapres Kalla meminta agar jajaran pemerintah bersama swasta bergotong royong mencegah terjadinya stunting. Caranya dengan menyosialisasikan program gizi baik lewat asupan makanan bergizi.

Selain itu, perlu juga kampanye pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi setidaknya 100 hari pertama setelah melahirkan. Berbagai asupan gizi kepada bayi pada 100 hari pertama memang sangat krusial untuk perkembangan selanjutnya.

(Baca juga: Menkes Minta Program Pencegahan "Stunting" Dikerjakan Bersama)

Kompas TV Stunting merupakan kondisi ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com