Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kades yang Berhasil Cegah "Stunting" Diberi Penghargaan

Kompas.com - 28/03/2018, 20:22 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kepala daerah agar kepala desa diberikan perhatian khusus bila berhasil mencegah terjadinya stunting atau kekerdilan fisik di masyarakatnya.

"Saya minta Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada kepala desa," ujar Kalla dalam acara pertemuan nasional penurunan stunting di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Kalla, peran pencegahan stunting tidak hanya ada di pundak Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, tutur dia, tanggung jawab itu juga ada di pundak pemerintah daerah, termasuk kepala desa.

Kepala Desa, tutur Kalla, punya peran penting untuk mencegah stunting. Sebab, saat ini banyak desa yang sudah memperoleh dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk program gizi baik di masyarakat.

"Semua harus bersatu, tidak hanya Menteri Kesehatan. Kementrian Desa punya program tidak hanya membikin jalan atau balai desa, tetapi juga bagaimana diarahkan untuk asupan gizi yang baik kepada masyarakat," kata Wapres.

(Baca juga: Pemerintah Optimistis Turunkan Angka Stunting Hingga 2019)

Wapres Kalla meminta agar jajaran pemerintah bersama masyarakat bergotong royong mencegah terjadinya stunting. Caranya, yakni dengan menyosialisasikan program gizi baik lewat asupan makanan bergizi.

Selain itu, perlu juga kampanye pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi setidaknya 100 hari pertama pasca melahirkan. Berbagai asupan gizi kepada bayi pada 100 hari pertama memang sangat krusial untuk perkembangan selanjutnya.

Kompas TV Stunting merupakan kondisi ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com