Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, negara tidak boleh meremehkan keberadaan ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di kalangan masyarakat.

Ia mengungkapkan, diperlukan perlawanan terhadap narasi kebencian dengan narasi yang menyejukkan, seputar perdamaian dan keberagaman.

"Ujaran kebencian menjadi sesuatu yang nampak dan digunakan dalam kontestasi politik. Sehingga, upaya melawan ujaran kebencian menjadi tanggung jawab bersama," kata Al Araf dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Al Araf mengungkapkan, konflik sosial seringkali terjadi karena isu identitas terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Baca juga : Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik

Di sisi lain, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat semakin memperparah konflik tersebut.

"Kita melihat bahwa dalam ujaran kebencian di dekade kekinian, di tahun politik ini, kebencian terhadap SARA itu sepertinya potensial digunakan sebagai strategi politik pemenangan kekuasaan. Karena, secara empiris pada tahun 2014 kita mengalami ujaran kebencian dan hoaks yang disebarkan secara masif dan sistematis," papar Al Araf.

Al Araf melihat kecenderungan ini kian mengkhawatirkan jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Sebab, ruang-ruang publik kerap kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Baca juga : Komisioner Komnas HAM Nilai Hukuman Ujaran Kebencian Harus Diperberat

"Kita malah melihat dinamika politik itu tidak menampilkan pola membangun kualitas proses politik, melainkan kebencian dan konflik," kata dia.

Selain itu, Al Araf juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai kelompok-kelompok penyebar ujaran kebencian yang sengaja memancing konflik hanya demi kepentingan ekonomi.

Dua strategi

Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengungkapkan, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks.

Dua strategi itu adalah penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

"Pertama, penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegakkan hukum karena mereka sebagai pihak netral dalam konteks pertarungan politik. Polri harus adil dan berimbang dalam penindakan hukumnya," kata Irfan.

Ia juga menekankan pentingnya peranan kalangan masyarakat sipil. 

Baca juga : Masyarakat Indonesia Mudah Terpengaruh Ujaran Kebencian di Media Sosial

Irfan mencontohkan, peranan organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mampu melakukan perlawanan narasi-narasi kebencian yang bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat.

"Apa yang ingin saya katakan adalah kalangan moderat bisa menghindari polarisasi. Indonesia diuntungkan dengan pluratias keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi variasi lainnya," kata dia.

rfan mengingatkan, kontestasi politik melibatkan pertarungan perebutan kekuasaan sekaligus penyebaran wacana tertentu yang tak hanya melibatkan segelintir elit politik, tetapi juga masyarakat di akar rumput.

Seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga media massa harus mewaspadai mobilisasi politik menggunakan kesamaan identitas agama, suku, ras dan antar golongan yang menciptakan polarisasi.