Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik

Kompas.com - 28/03/2018, 18:20 WIB
Diskusi Ujaran Kebencian dalam Kontestasi Politik dan Ancaman Konflik Sosial di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Diskusi Ujaran Kebencian dalam Kontestasi Politik dan Ancaman Konflik Sosial di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengungkapkan, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks, yakni penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Pertama, penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegak hukum karena mereka sebagai pihak netral dalam konteks pertarungan politik. Polri harus adil dan berimbang dalam penindakan hukumnya," kata Irfan, dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Hal itu dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik bahwa kepolisian tebang pilih dalam menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian dan hoaks.

Baca juga : Ketik BFF untuk Cek Keamanan di Facebook, Hoaks atau Fakta?

"Terkadang, ada persepsi 'Kenapa kok giliran pendukung Jokowi yang melakukan ujaran kebencian enggak diproses, kenapa giliran pihak lawan yang cepet-cepet diproses?'" ujar Irfan.

Dengan demikian, Irfan berharap agar pelaku ujaran kebencian harus diperlakukan sama jika ditindak oleh aparat hukum.

Di sisi lain, Irfan juga menekankan pentingnya peranan kalangan masyarakat sipil.

Ia mencontohkan, peranan organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mampu melakukan perlawanan terhadap narasi-narasi kebencian yang bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat.

"Apa yang ingin saya katakan adalah kalangan moderat bisa menghindari polarisasi. Indonesia diuntungkan dengan pluratias keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi variasi lainnya," kata Irfan.

Baca juga : Anies dan Jokowi Sudah Rukun, Jangan Ribut, Jangan Nge-share Hoaks Lagi... Baca juga : Anies dan Jokowi Sudah Rukun, Jangan Ribut, Jangan Nge-share Hoaks Lagi...

Irfan mengingatkan, kontestasi politik melibatkan pertarungan perebutan kekuasaan sekaligus penyebaran wacana tertentu yang tak hanya melibatkan segelintir elit politik, tetapi juga masyarakat di akar rumput.

Oleh karena itu, seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga media massa harus mewaspadai mobilisasi politik menggunakan kesamaan identitas agama, suku, ras dan antar golongan yang menciptakan polarisasi.

Irfan optimistis jika pluralitas yang dimiliki oleh Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik, maka berbagai pernyataan yang menimbulkan polarisasi bisa dicegah.

"Jadi harusnya dengan setting plural kita, agak susah untuk memprovokasi masyarakat untuk kemudian menciptakan satu pengkubuan yang tajam," kata dia. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X