Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP Yakin Jokowi Sudah Kantongi Nama Cawapres

Kompas.com - 26/03/2018, 21:11 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini Presiden Joko Widodo sudah memilki nama calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 di kantongnya.

Menurut Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, keyakinan PPP itu bukan tanpa alasan. Sebab, PPP adalah bagian dari partai pendukung Jokowi pada pilpres mendatang.

"Sudah pasti. Tidak mungkin tidak mengantongi nama-nama. Karena itu setiap pertemuan, ada enggak nama baru, ada enggak perubahan," ujar Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Hanya saja, tutur pria yang akrab Romy itu, PPP tidak mengetahui persis berapa banyak nama cawapres di kantong Jokowi. Menurut dia, hanya Jokowi yang tahu pasti nama-nama tersebut.

Menurut dia, bila saat ini ada elite partai politik yang menyebutkan beberapa nama masuk radar Jokowi, hal itu hanya bagian dari upaya menerka-nerka semata.

"Karena yang mengetahui Pak Jokowi sendiri," kata Romy.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

Meski mengaku tak tahu persis berapa banyak nama di kantong Jokowi, Romy yakin hingga Agustus 2018 nanti, Jokowi akan mengerucutkan nama-nama cawapres tersebut.

Sebelumnya, petinggi PDI-P dan PPP menggelar pertemuan di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat. Usai pertemuan, kedua partai mengaku membahas berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga politik.

Keduanya juga mengaku sepakat untuk membentuk tim bersama untuk mencari sosok cawapres pendamping Jokowi pada 2019 mendatang.

Namun, kedua partai kompak menyatakan bahwa pembahasan cawapres baru akan dilakukan setelah pilkada.

Kompas TV Joko Widodo kembali direkomendasikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri sebagai Calon Presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com