Perpustakaan Diminta Dekati Pembaca, JK Sarankan Kerja Sama dengan Ojek Online

Kompas.com - 26/03/2018, 14:22 WIB
Wapres Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan dan Peluncuran Perpustakaan Digital Wapres di Gedung Perpustakaan Nasional,Jakarta, Senin (26/03/2018). Biro Pers Wakil Presiden RI Wapres Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan dan Peluncuran Perpustakaan Digital Wapres di Gedung Perpustakaan Nasional,Jakarta, Senin (26/03/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, di era digital ini, perpustakaan tak bisa lagi mengandalkan kunjungan orang semata tanpa berusaha mendatanginya.

Perpustakaan sudah harus memikirkan sistem yang memungkinkan orang yang ingin membaca atau meminjam buku tanpa perlu datang ke perpustakaan. Misalnya, dengan cara digital atau layanan antar jemput peminjaman buku untuk memudahkan masyarakat.

"Bisa juga perpustakaan kerjasama dengan gojek. 'Saya mau pinjam buku ini tolong dianter ke rumah'. Jadi semua bisa," kata Kalla di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (26/3/2018).


(Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Sering Pinjam Buku di Perpustakaan Sekolahnya)

"Sekarang orang beli makanan, kue, martabak semua sudah lewat internet, lewat sistem. Kalau membeli martabak saja lewat internet bagaimana dengan membeli buku atau membaca buku," katanya melanjutkan.

Ia juga mencontohkan bagaimana para pedagang kaki lima dengan cepat mendapatkan pembeli. Menurut Kalla, itu dilakukan di tempat yang ramai.

"Artinya perpustakaan harus begitu mendekati di mana lalu lintas orang itu banyak," sambungnya.

(Baca juga: Perpustakaan Nasional Rawat Kitab yang Berusia 300 Tahun di Pamekasan)

Oleh karena itu, Kalla ingin, saat ini perpustakaan aktif mendatangi masyarakat, menawarkan buku dengan mobil keliling.

"Kalau dulu perpustakaan menunggu orang untuk meminjam buku, sekarang sudah (harus) mendekati masyarakat untuk membaca buku," kata dia.

"Perpustakaan lah yang bergerak, bukan masyarakat yang bergerak. Itulah cara dewasa ini. Jadi bukan hanya menunggu tapi bagaimana menawarkan buku tersebut," tutur Kalla.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X