Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Polcomm Institute: Elektabilitas Jokowi Masih Lebih Tinggi dari Prabowo

Kompas.com - 25/03/2018, 11:57 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Political Communication Institute (Polcomm Institute) merilis hasil penelitian terhadap elektabilitas calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Hasilnya, Joko Widodo unggul di urutan pertama.

Sementara, posisi kedua diisi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tampaknya, dua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, masih mendominasi pilihan di masyarakat. Maka wajar dua nama ini banyak beredar sebagai kandidat capres," ujar Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Dari data survei, Jokowi yang diusung PDI Perjuangan memeroleh pilihan sebesar 49,08 persen. Sementara, Prabowo dipilih 29,67 persen.

Baca juga : Hashim Djojohadikusumo Nilai Prabowo Lebih Siap pada Pilpres 2019

Adapun, yang menempati urutan ketiga adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Gatot dipilih sebanyak 3, 50 persen responden.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1,200 responden di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 18 Maret hingga 21 Maret 2018.

Adapun, tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen. Kemudian, tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,83 persen.

Kompas TV Partai Gerindra membenarkan adanya sejumlah pertemuan antara ketua umumnya Prabowo Subianto dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com