Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Memang yang Sepuh-sepuh Ini Agak Rewel...

Kompas.com - 22/03/2018, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah meneken Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Melalui Peraturan Presiden yang ditandatangani pada 28 Februari 2018 itu, BPIP menjadi nama resmi setelah sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). BPIP kini juga menjadi lembaga setingkat dengan kementerian.

"Atas nama semua yang ada di BPIP, kami ucapkan banyak terima kasih, telah diputuskan oleh Presiden dari unit kerja presiden menjadi badan, alhamdulillah Bapak Presiden, sudah teralisasi," ujar Megawati saat BPIP bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: BPIP Bertemu Presiden Jokowi, Mahfud MD Tidak Hadir

Megawati, yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan itu, sempat berkelakar, perubahan nama dan status UKP-PIP menjadi BPIP adalah dorongan dari sejumlah tokoh senior yang ada di BPIP.

"Terus terang, memang yang sepuh-sepuh ini suka agak rewel, nanya sama saya. Kapan ya, Bu (diubah statusnya)? Kapan ya, Bu? Begitu," kata Megawati.

Dengan berubahnya nama serta status dari UKP-PIP menjadi BPIP, Megawati beserta jajarannya memungkinkan bekerja lebih cepat dengan cakupan yang luas dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: BPIP Ingin Amandemen UUD 1945 dan Kembalikan GBHN

Megawati juga mengatakan, seiring berubahnya UKP-PIP menjadi BPIP, Presiden Jokowi tak perlu melakukan pelantikan lagi. Sebab, pengangkatan jajaran BPIP cukup melalui Perpres dan perubahan nomenklatur saja.

Selain Megawati, hadir pula tujuh anggota Dewan Pengarah lain, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Kepala BPIP Yudi Latief juga hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni Muhammad Mahfud MD, tidak terlihat hadir. 

Kompas TV Menggunakan Sosial Media untuk Merajut Keberagaman (Bag 3)


Tidak diketahui mengapa Mahfud yang sempat diberitakan ingin mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com