Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/03/2018, 13:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah meneken Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Melalui Peraturan Presiden yang ditandatangani pada 28 Februari 2018 itu, BPIP menjadi nama resmi setelah sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). BPIP kini juga menjadi lembaga setingkat dengan kementerian.

"Atas nama semua yang ada di BPIP, kami ucapkan banyak terima kasih, telah diputuskan oleh Presiden dari unit kerja presiden menjadi badan, alhamdulillah Bapak Presiden, sudah teralisasi," ujar Megawati saat BPIP bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: BPIP Bertemu Presiden Jokowi, Mahfud MD Tidak Hadir

Megawati, yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan itu, sempat berkelakar, perubahan nama dan status UKP-PIP menjadi BPIP adalah dorongan dari sejumlah tokoh senior yang ada di BPIP.

"Terus terang, memang yang sepuh-sepuh ini suka agak rewel, nanya sama saya. Kapan ya, Bu (diubah statusnya)? Kapan ya, Bu? Begitu," kata Megawati.

Dengan berubahnya nama serta status dari UKP-PIP menjadi BPIP, Megawati beserta jajarannya memungkinkan bekerja lebih cepat dengan cakupan yang luas dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: BPIP Ingin Amandemen UUD 1945 dan Kembalikan GBHN

Megawati juga mengatakan, seiring berubahnya UKP-PIP menjadi BPIP, Presiden Jokowi tak perlu melakukan pelantikan lagi. Sebab, pengangkatan jajaran BPIP cukup melalui Perpres dan perubahan nomenklatur saja.

Selain Megawati, hadir pula tujuh anggota Dewan Pengarah lain, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Kepala BPIP Yudi Latief juga hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni Muhammad Mahfud MD, tidak terlihat hadir. 

Kompas TV Menggunakan Sosial Media untuk Merajut Keberagaman (Bag 3)


Tidak diketahui mengapa Mahfud yang sempat diberitakan ingin mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com