Istana Pastikan Eksekusi Mati Zaini Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Johan Budi menyatakan, hubungan Indonesia dan Arab Saudi tidak akan berubah pascaeksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Muhammad Zaini Misrin Arsyad.

"Saya kira kalau kesimpulan sampai mengoreksi hubungan tidak sampai ke situ," kata Johan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Ia mengatakan, semua pihak harus melihat permasalahan ini dengan proporsional. Termasuk mengingat kedekatan pemerintahan kedua negara, khsusunya Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Salman bin Abdulaziz Al Saud.

(Baca juga : Indonesia Layangkan Protes ke Arab Saudi Atas Eksekusi Mati Zaini Misrin)

Kedua kepala negara sebelumnya saling berbalas kunjungan. Bahkan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat sambutan yang meriah.

"Kunjungan Raja Salman menunjukkan dekatnya Arab dan Indonesia," kata Johan.

Meski begitu, Johan menyadari eksekusi atas Zaini itu sama sekali tak diinfokan kepada pemerintah Indonesia terlebih dulu.

Padahal, Presiden Jokowi telah dua kali mengirim surat agar Raja Salman meninjau kembali perkara eksekusi mati terhadap Zaini.

"Seperti yang disampaikan eksekusi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, biasanya ada info mendahului. Ini sudah ditindaklanjuti pemerintah," kata Johan.

(Baca juga : Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi...)

Johan mengaku tidak mengetahui secara detail langkah lanjutan pemerintah Indonesia, apakah akan ada rencana pengajuan nota protes atau moratorium TKI.

Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Lebih baik tanyakan ke Menlu. Langkah koordinasi dengan pemerintahan Arab dilakukan Menlu," ujarnya.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan, Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Zaini Misrin tanpa pemberitahuan resmi lebih dulu kepada Pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sangat terkejut menerima informasi pelaksanaan hukuman mati terhadap Zaini Misrin di Mekkah," ujar Iqbal.

(Baca juga : 188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas karena Kasus Narkoba)

Selama ini, kata Iqbal, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu.

"Apalagi, sejak 2015, ada understanding yang dibangun di antara pemimpin bahwa jika terjadi eksekusi lagi, pihak Arab Saudi akan beri notifikasi melalui perwakilan negara di Riyadh ataupun Jeddah," ujar Iqbal.

Meski demikian, menurut Iqbal, Pemerintah Indonesia bisa memahami kebijakan sepihak yang dilakukan Arab Saudi.

Sebab, tak ada aturan yang mengharuskan Arab Saudi memberitahukan pelaksanaan eksekusi itu.

"Dalam aturan nasional Pemerintah Arab Saudi, tidak ada peraturan yang mewajibkan Arab Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing dalam hal eksekusi," ujarnya.

Zaini Misrin, warga Bangkalan, Madura, dituduh membunuh majikannya di Kota Mekkah pada 2004.

Presiden Joko Widodo telah dua kali meminta bantuan Raja Salman meninjau kembali kasus pidana yang menjerat WNI tersebut.

Pemerintah juga telah melakukan segala upaya untuk membebaskan Zaini Misrin dari eksekusi hukuman mati di Arab Saudi.