Istana Pastikan Eksekusi Mati Zaini Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Arab Saudi

Kompas.com - 20/03/2018, 15:46 WIB
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud bersama Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) melambaikan tangan ke awak media di sela-sela pertemuan mereka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017). / AFP PHOTO / POOL / ACHMAD IBRARaja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud bersama Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) melambaikan tangan ke awak media di sela-sela pertemuan mereka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Johan Budi menyatakan, hubungan Indonesia dan Arab Saudi tidak akan berubah pascaeksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Muhammad Zaini Misrin Arsyad.

"Saya kira kalau kesimpulan sampai mengoreksi hubungan tidak sampai ke situ," kata Johan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Ia mengatakan, semua pihak harus melihat permasalahan ini dengan proporsional. Termasuk mengingat kedekatan pemerintahan kedua negara, khsusunya Presiden Joko Widodo dan Raja Arab Salman bin Abdulaziz Al Saud.

(Baca juga : Indonesia Layangkan Protes ke Arab Saudi Atas Eksekusi Mati Zaini Misrin)

Kedua kepala negara sebelumnya saling berbalas kunjungan. Bahkan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat sambutan yang meriah.

"Kunjungan Raja Salman menunjukkan dekatnya Arab dan Indonesia," kata Johan.

Meski begitu, Johan menyadari eksekusi atas Zaini itu sama sekali tak diinfokan kepada pemerintah Indonesia terlebih dulu.

Padahal, Presiden Jokowi telah dua kali mengirim surat agar Raja Salman meninjau kembali perkara eksekusi mati terhadap Zaini.

"Seperti yang disampaikan eksekusi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, biasanya ada info mendahului. Ini sudah ditindaklanjuti pemerintah," kata Johan.

(Baca juga : Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi...)

Johan mengaku tidak mengetahui secara detail langkah lanjutan pemerintah Indonesia, apakah akan ada rencana pengajuan nota protes atau moratorium TKI.

Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Lebih baik tanyakan ke Menlu. Langkah koordinasi dengan pemerintahan Arab dilakukan Menlu," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X