Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung: Cawapres Jokowi Harus yang Menambah Elektabilitas

Kompas.com - 13/03/2018, 19:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 harus sosok yang menambah elektabilitas, bukan sebaliknya.

"Beliau kan incumbent dan sudah dapat dipastikan, pasti beliau akan maju kembali karena dukungannya hampir semua partai-partai besar sudah memberikan dukungan itu, 50 persen lebih," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

"Harapannya adalah, siapa pun yang dipasangkan itu bukan malah mengurangi elektabilitas Presiden, sebaliknya kalau bisa memperkuat atau menambah elektabilitas presiden," kata dia.

Mengenai siapa sosok yang paling ideal, Pramono mengatakan, keputusannya belum final. Saat ini Presiden Jokowi masih melihat dinamika, baik di kalangan partai politik, maupun suara rakyat.

"Tentunya Presiden sangat perhatian terhadap suara yang muncul di masyarakat. Selain itu, siapa pun yang akan dipilih, pasti yang mendapat persetujuan partai pendukung. Itu pasti adalah tokoh terbaik yang dipotret oleh Presiden atau partai," ujar Pramono.

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Presiden akan mempertimbangkan seluruh faktor, salah satunya berasal dari Jawa atau luar Jawa. Presiden ingin pendampingnya dapat merepresentasikan Indonesia yang multietnis dan multikultur.

"Semua faktor pasti akan dipertimbangkan. Karena apa pun, Indonesia sangat beragam," ujar Pramono.

Saat ditanya mengenai tim internal yang dibentuk khusus menjaring nama-nama cawapres pendamping Jokowi, politikus PDI Perjuangan tersebut menampiknya.

"Enggak ada tam tim, tam tim, tam tim," ujar dia.

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk pemilihan presiden 2019 mendatang.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa topik siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti, sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Tapi bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya. Tapi sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam diskusi yang dimaksud, Pratikno tak mau mengungkapkannya. Ia hanya mengatakan, pembicaraan itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya dan beberapa orang dekat Jokowi lain, namun juga oleh kelompok masyarakat sipil.

"Jadi kalau kita diskusi, ngobrol-ngobrol (soal cawapres Jokowi), itu kan biasa ya. Malah saya mendengar di kalangan civil society ada yang mulai mendiskusikan hal tersebut," ujar Pratikno.

Ketika ditanya apa diskusi yang berkembang soal cawapres Jokowi, Pratikno juga enggan menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa belum ada keputusan tetap siapa sosok yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ini kan belum final, ya nanti sajalah kalau sudah," ujar Pratikno.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ikut campur dalam membahas kriteria cawapres Pendamping Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com