Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulama Kalsel Usulkan Jokowi Gandeng Tokoh Agama di Pilpres 2019

Kompas.com - 13/03/2018, 15:27 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ulama asal Kalimantan Selatan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggandeng tokoh Islam sebagai calon wakil presidennya pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disampaikan para ulama Kalsel kepada wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/3/2018) siang.

Pertemuan berlangsung tertutup selama selama sekitar dua jam dan diisi dengan santap siang bersama. Ada sekitar 40 ulama dari berbagai wilayah, pondok pesantren, dan organisasi di Kalimantan Selatan.

Baca juga : Ketua Komisi II: Menteri Punya Hak Politik Bahas Cawapres Jokowi

Wakil Ketua Majelis Ulama Indoensia Kalimantan Selatan Hafiz Anshary mengatakan, para ulama yang hadir sudah melakukan pertemuan terlebih dulu untuk membahas berbagai isu yang akan disampaikan kepada Presiden. Salah satunya, mengenai calon pendamping Jokowi.

"Kami berharap, di samping memliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas sebagai pendamping Beliau, itu memiliki nuasa keagamaan karena Indonesia ini apapun alasannya negara yang agamais," kata Hafiz.

"Agar yang mendampingi Beliau memiliki kepedulian dan juga kemampuan yang cukup di bidang keagaamaan, sehingga kehidupan kita betul-betul masyarakat kita akan diarahkan kehidupan yang agamais," ujar dia. 

Baca juga : Gerindra DKI: Kalau Prabowo Sudah Ngapa-ngapain, Lewat Tuh Jokowi

Namun, Hafiz mengaku usul tersebut tak sempat disampaikan kepada Jokowi saat pertemuan. Menurut dia, pertemuan dengan Jokowi lebih banyak membahas masalah-masalah kebangsaan.

"Ya tadi kami terfokus pembicaraan dan berpindah, dan terpenting adalah bagaimana mempertahankan NKRI ini, bagaimana persatuan kesatuan dapat terjaga dengan baik, dan peran ulama apa yang bisa dimainkan bersama dengan pemerintah," kata mantan Ketua KPU RI ini.

Kompas TV Sebelumnya, wakil Ketua Partai Gerindra Sufmi Dasco mengklaim deklarasi akan berlangsung pada bulan Maret ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com