Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi

Kompas.com - 12/03/2018, 12:31 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memimpin tim internal untuk mencari calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di pilpres 2019 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno.

"Kan memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat, paling dipercaya, orang kampus, sehingga kalau orang kampus dianggap imparsial, tidak mudah berpihak," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Jokowi Punya Tim Internal untuk Godok Cawapres)

"Dan informasi sensitif tidak diperdagangkan diperjualbelikan antar parpol," tambah dia.

Hendrawan mengatakan, boleh-boleh saja Jokowi membentuk tim internal untuk menjaring calon wakil presiden yang akan mendampinginya.

Namun, menurut dia, partai politik pendukung Jokowi termasuk PDI-P saat ini juga masih terus menjaring siapa calon yang tepat untuk mendampingi Jokowi di periode kedua.

Hendrawan menegaskan, keputusan akhir terkait siapa pendamping Jokowi tetap ada di parpol sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

"Di UUD 1945 yang berhak mencalonkan pasangan capres dan cawapres itu adalah partai politik. Jadi dengan pasal di UUD seperti itu, parpol sudah melewati babak kualifikasi dan langsung memasuki babak semi final," kata Hendrawan.

"Kalau ada tim lain yang dibentuk itu pasti masih babak kualifikasi," tambah dia.

(Baca juga: Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus)

 

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ia sudah mempunyai tim internal untuk Pemilu Presiden 2019.

Tim saat ini tengah bekerja untuk menggodok siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Jokowi di periode kedua.

"(Cawapres) masih dalam proses, baru penggodokan, pematangan, baik partai-partai maupun tim internal saya," kata Jokowi di Cikarang, Selasa (27/2/2018).

Kompas TV PPP mengaku tidak mengajukan ketua umumnya sebagai cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com