Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arah Pembangunan Selalu Berganti, Megawati Sebut Seperti Menari Poco-poco

Kompas.com - 08/03/2018, 16:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JATINANGOR, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya haluan negara dalam proses pembangunan.

Hal itu disampaikan Mega saat membacakan orasi ilmiah ketika ia dianugerahi Doktro Honoris Causa di bidang politik dan pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Balairung IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

"Politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selayaknya dan sudah seharusnya ditetapkan kembali dalam sebuah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Megawati.

(Baca juga: MPR Sepakat Menghidupkan Kembali GBHN)

Ia mengeluhkan proses pembangunan di Indonesia saat ini seperti bongkar pasang lantaran arahnya selalu berganti setiap berganti pemimpin.

Hal itu, kata dia, berlanjut hingga sekarang di era otonomi daerah.

Ia juga sempat membicarakan kemungkinan mengaktifkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Kita ini seperti menari poco-poco. Kapan satu saat ada di depan, begitu saat ganti pemerintahan bisa lalu ke belakang. Saya bilang bapak Zulkfili kita renungkan dan evaluasi," kata Mega lagi.

(Baca juga: Theo L Sambuaga : GBHN Dapat Jadi Pedoman Pembangunan Nasional Jangka Panjang)

Ia menambahkan Indonesia segera memerlukan cetak biru rencana pembangunan semesta yang menyeluruh sehingga semuanya terencana dan tidak tumpang tindih.

"Jadi arahan politik yang disusun Pancasila dan disusun berdasarkan UUD 1945, sudah seharusnya ada. Whatever namanya mau GBHN perlu sekali kita pikiran sekali secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com