Arah Pembangunan Selalu Berganti, Megawati Sebut Seperti Menari Poco-poco

Hal itu disampaikan Mega saat membacakan orasi ilmiah ketika ia dianugerahi Doktro Honoris Causa di bidang politik dan pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Balairung IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

"Politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah selayaknya dan sudah seharusnya ditetapkan kembali dalam sebuah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Megawati.

Ia mengeluhkan proses pembangunan di Indonesia saat ini seperti bongkar pasang lantaran arahnya selalu berganti setiap berganti pemimpin.

Hal itu, kata dia, berlanjut hingga sekarang di era otonomi daerah.

Ia juga sempat membicarakan kemungkinan mengaktifkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 1945 dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Kita ini seperti menari poco-poco. Kapan satu saat ada di depan, begitu saat ganti pemerintahan bisa lalu ke belakang. Saya bilang bapak Zulkfili kita renungkan dan evaluasi," kata Mega lagi.

Ia menambahkan Indonesia segera memerlukan cetak biru rencana pembangunan semesta yang menyeluruh sehingga semuanya terencana dan tidak tumpang tindih.

"Jadi arahan politik yang disusun Pancasila dan disusun berdasarkan UUD 1945, sudah seharusnya ada. Whatever namanya mau GBHN perlu sekali kita pikiran sekali secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman," lanjut dia.