Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Skenario Pilpres 2019 Menurut Priyo Budi Santoso

Kompas.com - 08/03/2018, 07:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memperkirakan, setidaknya ada tiga skenario yang bisa terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Skenario tersebut adalah persaingan ketat antara kubu Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, munculnya poros ketiga, serta calon tunggal.

"Pertama adalah, head to head antara kubu. Ini agak berisiko pada demokrasi, mengulang pilpres sebelumnya yaitu kubu Jokowi dan Prabowo," kata Priyo dalam diskusi "Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018" di Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Kedua, kata Priyo, terdapat kemungkinan poros ketiga, sehingga muncul tiga calon dalam Pilpres 2019. Poros koalisi ketiga ini berpotensi dibentuk oleh tiga partai, yakni Partai Demokrat, PKB, dan PAN.

Keberadaan poros ketiga, menurut Priyo, justru akan semakin meredam potensi gesekan kuat antara kubu pendukung Jokowi dan Prabowo. Priyo juga melihat poros ketiga membuat kompetisi demokrasi pada Pilpres 2019 menjadi lebih sehat.

"Ini bagus untuk demokrasi dan menghindari tumbukan-tumbukan konflik secara langsung," kata politisi Partai Golkar itu.

(Baca juga: Tiga Syarat Capres-Cawapres Ideal Versi ICW)

Skenario terakhir adalah Pilpres 2019 hanya diikuti satu pasangan calon. Priyo menilai hal itu bisa saja terjadi mengingat MK telah menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MK menyatakan, Pasal 222 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

"Itu saya baca dimungkinkan, karena dipaksakan oleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen jumlah suara sah. Sangat mungkin adanya calon tunggal," kata dia.

Ilustrasi: Pemilu.SERAMBI/M ANSHAR Ilustrasi: Pemilu.
Situasi itu, kata Priyo, kondisi tersebut bisa memaksa Jokowi dan Prabowo sebagai kandidat kuat untuk berada dalam satu gerbong paslon Pilpres 2019.

"Ya siapa tahu Pak Jokowi, Pak Prabowo satu meja, jadilah mereka berdua. Sehingga yang lainnya ya sudah ikut semua," ujarnya.

(Baca juga: Peneliti LIPI: Munculkan Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Jadi Tantangan Pilpres 2019)

Risiko bagi Jokowi dan Prabowo

Priyo menilai ketiga skenario ini tetap memiliki risiko bagi Jokowi. Sebab, isu-isu ketimpangan ekonomi di tengah gencarnya pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur tidak diimbangi dengan pemerataan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat.

Selain itu sosok Jokowi yang kerapkali dicitrakan anti-Islam juga membuat figur Jokowi sebagai calon presiden berada dalam kondisi tidak aman. Dengan demikian, Jokowi membutuhkan kriteria figur yang bisa menambah elektabilitasnya.

"Kriterianya menambah elektabilitas Beliau (Jokowi). Untuk mengisi elektabilitas Beliau jika ada yang bolong bolong tadi, kan ada masalah ekonomi dan citra islam," ujar Priyo.

Terkait dengan poros ketiga, Priyo melihat apabila koalisi poros ketiga terbentuk oleh Demokrat, PKB dan PAN, maka ini akan menjadi hal baru dalam kompetisi Pilpres 2019.

Para pemilih yang tak ingin atau tidak menyukai Jokowi dan Prabowo bisa mengalihkan suaranya ke paslon yang diusung oleh poros ketiga.

"Yang memungkinkan justru masyarakat politik kita itu, 'wah dibandingkan pilih 'gajah-gajah' (Jokowi dan Prabowo) ini lebih baik memilih calon dari poros ketiga sajalah'," kata Priyo.

Kompas TV ...sejumlah amunisi sudah disiapkan partai politik...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com