Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Syarat Capres-Cawapres Ideal Versi ICW

Kompas.com - 06/03/2018, 18:00 WIB
Robertus Belarminus,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengemukakan tiga syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal memenuhi aspek demokrasi dan penegakan hukum.

Syarat pertama, haruslah sosok bersih dan negarawan.

Donal mengatakan, untuk membuat pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berjalan, tidak mungkin dilakukan oleh sosok yang punya kontroversi hukum di masa lalu.

Capres atau cawapres yang punya beban hukum masa lalu juga tidak akan mungkin bisa melakukan upaya bersih-bersih lembaga penegakan hukum atau isu-isu penegakan hukum.

"Karenanya haruslah posisi capres atau cawapres ini diisi oleh orang yang bersih dan negarawan, agar tidak punya beban hukum masa lalu," kata Donal.

(Baca juga : Peneliti ICW Nilai Mahfud MD Cocok Jadi Cawapres Jokowi)

Hal itu disampaikan Donal dalam diskusi yang diselenggarakan ICW yang mengangkat tema 'Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi', di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Syarat kedua, haruslah memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten.

Visi penegakan hukum dan demokrasi yang dimaksud adalah visi untuk memperkuat orang-organ dan regulasi lembaga demokrasi atau hukum yang ada. Serta memperbaiki ketimpangan regulasi yang dihadapi saat ini.

(Baca juga : Gerindra Ingin Pilpres 2019 Ada 3 Calon agar seperti Pilkada DKI 2017)

Donal menilai, dalam empat tahun berjalannya pemerintahan, Jokowi belum berhasil melakukan konsolidasi penegakan hukum.

Jokowi hanya melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi ekonomi, tapi kurang memperbaiki fungsi penegakan hukum.

Donal mengakui Presiden tentu tidak bisa menjangkau semua hal.

Karena itu, Jokowi perlu pendamping yang bisa melapisi kekurangan di isu-isu penegakan hukum dan demokrasi.

(Baca juga : PAN Anggap Realistis Munculkan Capres Selain Jokowi dan Prabowo)

Tidak heran, menurut dia, saat ini Jokowi terjebak dalam polemik Undang-Undang MD3.

"Kita melihat munculnya Undang-Undang MD3 yang tidak ingin ditandatangani oleh Presiden Jokowi menunjukkan bahwa presiden tergelincir dalam isu hukum dan isu demokrasi," ujar Donal.

Syarat ketiga, harus yang berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis. Dalam kondisi penegakan hukum yang terabaikan, mafia di dua hal tersebut akan tumbuh.

Sosok pemimpin yang berani membongkar kejahatan seperti ini dinilainya dibutuhkan pada pemimpin yang akan datang.

"Karena pengabaian terhadap isu-isu hukum akan menimbulkan ruang bebas gerak bagi para mafia hukum dan bisnis," ujar Donal.

Kompas TV Kemungkinan munculnya poros ketiga yang memunculkan capres di luar Jokowi dan Prabowo Subianto terus dibicarakan sejumlah partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com