Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Kritik Rekrutmen Capres Dikuasai Elite Partai

Kompas.com - 06/03/2018, 22:31 WIB
Robertus Belarminus,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengkritik pola partai dalam merekrut seorang calon presiden bukan berasal dari suara anggotanya dari bawah.

Titi menilai, yang dipertontonkan parpol dalam hal rekrutmen seorang calon presiden hanya diambil dari keputusan dari segelintir elit di parpol saja.

"Jadi komunikasi politik pencalonan presiden yang sekarang berlangsung semakin mengokohkan rekrutmen di parpol kita sangat elitis, dan hanya menyangkut orang tertentu, diputuskan sekelompok orang," kata Titi.

Hal itu disampaikan Titi dalam diskusi 'Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi' di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Seharusnya, lanjut Titi, sitem parpol merekrut seorang calon presiden dilakukan secara demokratis dengan mendengar pemangku kepentingan partai, yang notabene adalah suara anggotanya.

(Baca juga: Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres)

 

"Tetapi kan kita tidak melihat ada mekanisme untuk mendengar di parpol selain suara elite," ujar Titi tanpa menyebut parpol yang dia maksud.

Titi menilai idealnya rekrutmen parpol untuk seorang calon presiden harus dilakukan berjenjang. Minimal pengurus partai dilibatkan.

Pola rekrutmen yang hanya dikuasai elit partai menurut dia berdampak pada kerapuhan koalisi partai yang dibentuk nantinya.

"Karena koalisi dibangun atas dasar kompromi politik dari elit-elit saja," ujar Titi.

Karenanya dia menilai mekanisme di internal parpol saat ini harus dikoreksi.

Diakuinya rekrutment capres tidak seperti rekrutment caleg. Tetapi, bukan berarti aspek demokratisnya diabaikan.

Kompas TV Pasca deklarasi sebagai calon presiden 2019 mantan Menko Kemaritimiman Rizal Ramli menemui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahmawati Soekarnoputri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com