Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapan Demokrat Putuskan Dukungan Pilpres? AHY Jawab "Tunggu Tanggal Mainnya"

Kompas.com - 06/03/2018, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satgas Bersama Pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, partainya pasti akan bergabung ke gerbong koalisi partai politik dalam menyambut pemilihan presiden 2019.

Pasalnya, Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk mengajukan bakal calon presiden atau wakil presiden tanpa koalisi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah.

Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak berubah. Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Anggap Poros di Luar Jokowi dan Prabowo Sulit Terbentuk", https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/17252261/pdi-p-anggap-poros-di-luar-jokowi-dan-prabowo-sulit-terbentuk.
Penulis : Rakhmat Nur Hakim
Editor : Sandro Gatra

Pada Pilpres 2014, Demokrat memilih tidak ikut mengusung pasangan capres-cawapres alias netral.

"Berdasarkan presidential threshold 20 persen, maka Demokrat tidak bisa sendirian. Demokrat hari ini memegang tiket 10 persen lebih sedikit berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu. Oleh sebab itu, koalisi adalah sebuah keniscayaan," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : AHY: Keluarga Besar Demokrat Berharap Kehadiran Presiden Jokowi di Rapimnas)

Namun, apakah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut akan berada di gerbong koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 atau tidak, Agus mengatakan, saat ini belum ada keputusan.

"Dalam politik segala sesuatunya mungkin terjadi. Tapi Demokrat hari ini saya ketahui belum memiliki sikap khusus terkait siapa yang akan didukung. Akhirnya kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Demokrat akan menentukan sikapnya," ujar AHY.

Ia memastikan, partainya tengah mengkomunikasikan hal tersebut dengan partai politik lainnya.

(Baca juga : Lewat AHY, SBY Titip Pesan agar Jokowi Tetap Sehat dan Lanjutkan Memimpin Negeri)

Ketika ditanya apakah sikap Demokrat dalam Pilpres 2019 akan diketahui pada Rapimnas 10-11 Maret 2018, AHY menampiknya.

Menurut AHY, Rapimnas yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) itu merupakan konsolidasi seluruh kader Demokrat.

"Tema besarnya adalah Demokrat siap. Saya ulangi, Demokrat siap. Ini menunjukkan sebuah kesiapan secara psikis atau fisik di lapangan bahwa kader PD siap berjuang dan menjadi peserta Pemilu 2019. Itu saja," ujar AHY.

AHY datang ke Istana hendak mengirimkan undangan Rapimnas Demokrat kepada Presiden Jokowi.

Ia mengklaim, Presiden Jokowi bersedia hadir di dalam acara itu dan panitia akan memberikan kesempatan Presiden Jokowi untuk berpidato di hadapan para kadernya.

Kompas TV Kemungkinan munculnya poros ketiga yang memunculkan capres di luar Jokowi dan Prabowo Subianto terus dibicarakan sejumlah partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com