Kompas.com - 06/03/2018, 08:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, jaringan Muslim Cyber Army lebih masif menyebarkan konten hoaks, ujaran kebencian, dan sentimen berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial ketimbang Saracen.

Sebab, MCA memiliki banyak akun dengan pengikut ratusan ribu anggota. Selain itu, MCA juga tidak terstruktur seperti Saracen.

"MCA tampak lebih ideologis, memiliki jaringan ribuan di sebaran wilayah Indonesia. Oleh karena itu, daya merusak kelompok ini lebih besar dari Saracen," kata Hendardi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Hendardi mengatakan, dari konten-konten yang diviralkan MCA, terlihat jelas bahwa motifnya politis. Jaringan tersebut terkesan ingin menjatuhkan partai politik tertentu dan pemerintah yang sedang berkuasa.

Secara sederhana, kata dia, diduga bahwa MCA ada korelasi dengan kelompok penentang pemerintah.

(Baca juga: Penyandang Dana dan "Master Mind" Muslim Cyber Army Diburu )

Untuk memastikan dugaan itu, Hendardi meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar tuntas pihak-pihak yang berada di balik MCA, baik sebagai pemesan maupun penikmat hoaks itu.

"Polisi harusnya mampu menemukan auktor intelektual itu," kata Hendardi.

Hendardi menilai, praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tak hanya mrmbahayakan kontestasi politik, tapi juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mengakibatkan disharmoni sosial yang berujung pada perpecahan.

Menurut dia, Satuan Tugas Nasional yang dibentuk Polri belum menjangkau partai politik untuk berkomitmen anti hoaks dan ujaran kebencian. Ia menganggap, deklarasi pilkada damai yang ada belum memadai.

"Paling sulit mengendalikan operator pendukung atau kontestannya. Satgas Nusantara harus mendorong Parpol mengendalikan pendukungnya untuk memiliki komitmen yang sama," ucap Hendardi.

Kompas TV Hal ini diungkap oleh ketua penasehat persaudaraan alumni 212 Kapitra Ampera.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berpotensi Pidana

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.