Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MCA Dianggap Punya Daya Rusak Lebih Besar Dibandingkan Saracen

Kompas.com - 06/03/2018, 08:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, jaringan Muslim Cyber Army lebih masif menyebarkan konten hoaks, ujaran kebencian, dan sentimen berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial ketimbang Saracen.

Sebab, MCA memiliki banyak akun dengan pengikut ratusan ribu anggota. Selain itu, MCA juga tidak terstruktur seperti Saracen.

"MCA tampak lebih ideologis, memiliki jaringan ribuan di sebaran wilayah Indonesia. Oleh karena itu, daya merusak kelompok ini lebih besar dari Saracen," kata Hendardi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Hendardi mengatakan, dari konten-konten yang diviralkan MCA, terlihat jelas bahwa motifnya politis. Jaringan tersebut terkesan ingin menjatuhkan partai politik tertentu dan pemerintah yang sedang berkuasa.

Secara sederhana, kata dia, diduga bahwa MCA ada korelasi dengan kelompok penentang pemerintah.

(Baca juga: Penyandang Dana dan "Master Mind" Muslim Cyber Army Diburu )

Untuk memastikan dugaan itu, Hendardi meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar tuntas pihak-pihak yang berada di balik MCA, baik sebagai pemesan maupun penikmat hoaks itu.

"Polisi harusnya mampu menemukan auktor intelektual itu," kata Hendardi.

Hendardi menilai, praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tak hanya mrmbahayakan kontestasi politik, tapi juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mengakibatkan disharmoni sosial yang berujung pada perpecahan.

Menurut dia, Satuan Tugas Nasional yang dibentuk Polri belum menjangkau partai politik untuk berkomitmen anti hoaks dan ujaran kebencian. Ia menganggap, deklarasi pilkada damai yang ada belum memadai.

"Paling sulit mengendalikan operator pendukung atau kontestannya. Satgas Nusantara harus mendorong Parpol mengendalikan pendukungnya untuk memiliki komitmen yang sama," ucap Hendardi.

Kompas TV Hal ini diungkap oleh ketua penasehat persaudaraan alumni 212 Kapitra Ampera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com