KPK, LKPP, dan Pemda Bahas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Rapat tersebut dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 10 daerah dari level provinsi dan kota.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rapat ini mencermati maraknya korupsi di daerah dan tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang berakibat hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dalam rapat ini, KPK memilih 10 daerah yang punya anggaran pengadaan barang dan jasa paling besar.

"Hal ini bertujuan agar mencegah kegagalan pengadaan dan korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (5/3/2018).

Baca juga : Iriana Jokowi dan Budi Gunawan Ikut Jual Koleksi Pribadi Lewat Lelang

Hal yang dibahas adalah tentang inovasi dalam pengadaan barang dan jasa. KPK, lanjut Febri, menjalankan fungsi trigger mechanism dengan cara memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.

"Selain itu, ada pula tentang konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan. Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga," ujar Febri.

Selama 2015-2017, lanjut Febri, ada 6.682 paket yang gagal lelang. Sebanyak 41 persen berupa konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha).

Baca juga : Jusuf Kalla Lelang Sepatu hingga Dasi, Mufidah Lepas Koleksi Kain

Penyebab kegagalan, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukan dokumen penawaran.

"Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan," ujar Febri.

Rapat tertutup itu dihadiri Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa, Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang.

Selain itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Sekda Kota Makassar.