Yusril Berharap PBB Segera Dapat Nomor Urut 19 pada Pemilu 2019

Kompas.com - 04/03/2018, 22:11 WIB
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra ketika ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra ketika ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap partainya segera diberi nomor urut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dinyatakan sah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai peserta Pemilu 2019.

Diketahui, saat ini KPU telah mengeluarkan angka 1 hingga 18 sebagai nomor urut peserta Pemilu 2019. Dengan demikian, jika PBB dapat mengikuti pemilu, maka nomor urut yang tersedia adalah 19.

Bawaslu mewajibkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini dalam waktu tiga hari sejak dibacakan putusan sidang adjudikasi pada Minggu (4/3/2018) malam.

"Jadi harus ada keputusan yang baru yang mengatakan bahwa PBB ikut dalam Pemilu 2019 dan mudah-mudaahan dikasih nomor 19 juga," kata Yusril usai pembacaan putusan sidang adjudikasi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018).

(Baca juga: KPU Pelajari Putusan Bawaslu yang Memenangkan PBB)

Sebab, kata Yusril, PBB memiliki sejarah yang panjang dengan angka 19. Pertama, saat ini PBB berusia 19 tahun. Selain itu, kantor firma hukum Yusril berada di lantai 19.

Namun, tambah Yusril, partainya tetap akan memantau sikap KPU ke depan. KPU masih dapat menggugat putusan Bawaslu tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

"Kami tunggu saja apa yang dilakukan KPU dalam tiga hari ini. Kami mempersiapkan seperti biasa, mempersiapkan banding-banding dan prosedur persiapannya," kata Yusril.

"Kami tunggu beberapa hari ini. Apakah mereka akan mengajukan banding lagi ke PT TUN, kita lihat perkembangannya," ujar dia.

Selain memutuskan PBB dapat ikut Pemilu 2019, putusan Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Nasional
Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Nasional
Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X