Kepala BNN Heru Winarko Diminta Tolak Pasal Narkotika dalam RKUHP

Kompas.com - 04/03/2018, 19:56 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko melakukan sumpah ketika mengikuti pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Heru Winarko melakukan sumpah ketika mengikuti pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai deputi penindakan KPK menjadi kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, Yohan Misero menilai, Irjen (Pol) Heru Winarko memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Yohan, Heru perlu memberikan pernyataan untuk menolak masuknya pasal-pasal narkotika ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

"LBH Masyarakat juga hendak mengingatkan beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Heru Winarko dalam masa jabatannya, memberikan pernyataan publik selaku Kepala BNN untuk menolak masuknya pasal-pasal narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," ujar Yohan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (4/3/2018).

Yohan menuturkan, niat baik untuk menyatukan ketentuan pidana dalam satu undang-undang dapat berujung pada hilangnya hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

(Baca juga: Heru Winarko, dari Pemburu Koruptor hingga Pemberantas Narkoba)

Selain itu, Yohan juga menilai masuknya pasal narkotika ke dalam RKUHP juga akan mengancam wewenang BNN dalam melakukan upaya pemberantasan.

"Kepala BNN baru perlu bersuara di publik mengenai agar publik juga melihat betapa berbahayanya RKUHP bagi situasi narkotika di Indonesia," kata Yohan.

Heru Winarko dilantik sebagai Kepala BNN oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (1/3/2018) lalu. Sebelum menjabat Kepala BNN, Heru merupakan Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski tidak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, Presiden Jokowi melirik integritas Heru selama berkarier. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menunjuk Heru menjadi pemimpin BNN.

"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

AS Setujui Penjualan 8 Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Nasional
Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Airlangga Tegaskan Penguatan Infrastruktur Digital Mutlak Dilakukan

Nasional
Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Penjelasan Kemendagri soal e-KTP dan Status Buron Djoko Tjandra

Nasional
66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

66.226 Kasus Covid-19 di Indonesia, Prediksi Ketersediaan Vaksin Lokal pada 2021

Nasional
[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

[POPULER NASIONAL] Setelah MA Kabulkan Gugatan Soal Pilpres | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.268 Orang

Nasional
Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

Nasional
Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Satu Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Nasional
Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Nasional
Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Meski Kembalikan Uang, PT SAM Tetap Diproses Hukum Terkait Jiwasraya

Nasional
Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Peretas 1.309 Situs Pemerintah dan Swasta Belajar Otodidak, Peras Korban Rp 2-5 Juta

Nasional
Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Periksa 2 Saksi, KPK Konfirmasi soal Sewa Rumah Persembunyian Nurhadi dan Penjualan Vila

Nasional
Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Bawaslu Sebut Bakal Maksimalkan Pencegahan Pelanggaran di Pilkada 2020

Nasional
Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Kemenkes Sebut Pengendalian TBC Alami Hambatan Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X