Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos

Kompas.com - 03/03/2018, 07:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa partainya selalu mengutamakan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. Langkah itu juga akan diterapkan jika calon legislatif yang diusung oleh PSI berhasil terpilih.

Grace ingin masyarakat bisa memantau kinerja caleg PSI terpilih dengan memanfaatkan media sosial.

"Kami ingin bangun apllikasi teknologi untuk pelayanan publik. Idenya PSI, kita ingin agar semua anggota dewan PSI nantinya DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu setiap hari mereka harus melaporkan pekerjaannya setiap hari via media sosial," ujar Grace di DPP PSI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Grace mengatakan, aplikasi yang dibuat akan mirip dengan aplikasi Qlue yang sering digunakan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam menyelesaikan aduan warga. PSI telah bekerjasama dengan sang perancang Qlue, Rama Raditya untuk menciptakan aplikasi tersebut.

Baca juga : 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

"Intinya mereka harus update, upload dia rapat apa, kalau ada kunjungan kenapa perlu, ketemu siapa, apa yang didapatkan. Kalau misalnya dia membahas undang-undang misalnya, posisinya dia apa, semua tau dari awal," ujarnya.

Melalui aplikasi tersebut, PSI dan konstituen bisa segera mengetahui potensi inkonsistensi kinerja caleg. Grace juga menegaskan bahwa aplikasi ini tidak akan disalahgunakan oleh internal partai.

"Siapapun mau ketua umum, sekjen, enggak akan bisa mengotak atik, masyarakat yang jadi pengawal," ujarnya.

Baca juga : PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Grace menjelaskan bahwa transparansi dan profesionalitas juga telah digunakan dalam proses perekrutan calon legislatif. Ia menilai, selama ini partai-partai lama melakukan proses rekrutmen tanpa sepengetahuan publik, sehingga berpotensi membahayakan konstituennya.

"Kalau sudah internal, enggak kompeten dipaksa buat jadi wakil rakyat gimana? Dan mereka membuat undang-undang yang berefek ke masyarakat indonesia, itu yang jadi masalah," katanya.

Oleh karena itu, Grace bersama PSI mendobrak perekrutan dengan mekanisme profesional dan transparan agar publik bisa senang karena ikut mengawasi kinerja caleg pilihannya.

Kompas TV Namun Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan nama Sunny sudah ada di struktur kepengurusan PSI sejak lama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com