Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Ungkap Gerindra Didekati agar Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 02/03/2018, 15:33 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku bahwa partainya juga sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pillpres 2019.

Ajakan bergabung koalisi pemerintah juga sebelumnya diungkap oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tidak hanya diajak bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ditawari berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.

"Ya ada utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung, Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik, ini sah-sah saja," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

(Baca juga: Diusulkan Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban Prabowo)

Meski demikian Fadli menegaskan bahwa Partai Gerindra menolak tawaran tersebut. Menurut dia seluruh kader Partai Gerindra ingin mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, kata Fadli, Partai Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi.

"Tapi kami tegaskan Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres. Dan juga kami akan maju bersama kawan-kawan koalisi nanti yang tentu akan bicara tentang paket capres dan cawapres," kata Fadli.

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi maka hal itu akan berdampak buruk pada demokrasi.

"Kami melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul.

Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sementara PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.

Kompas TV Elit Partai Gerindra menyebut akan ada saatnya Prabowo akan dideklarasikan sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com