Diusulkan Jadi Cawapres Jokowi, Ini Jawaban Prabowo

Kompas.com - 01/03/2018, 18:44 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Ihsannuddin Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menaiki kuda di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara terkait wacana menyandingkan dirinya sebagai calon wakil presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Wacana duet Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mengemuka beberapa waktu belakangan ini.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan mendengarkan suara seluruh kader Partai Gerindra.

"Saya sebetulnya, kan, mandataris partai saya. Saya akan mendengarkan suara partai, suara rakyat, suara sahabat-sahabat, suara mitra," ujar Prabowo saat ditemui di rumah pribadinya, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).

"Kami akan mengutamakan kepentingan nasional. Itu yang saya bisa janji kepada kalian," kata Prabowo.

(Baca juga: Bambang Soesatyo: Kalau JK Tak Bisa Jadi Cawapres, Maka yang Ideal Jokowi-Prabowo)

Meski demikian, Prabowo belum memutuskan apakah dirinya akan maju dalam Pilpres 2019.

Ia menegaskan, keputusan itu akan ia ambil setelah berkomunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan parpol lain yang membuka peluang berkoalisi dengan Gerindra.

"Apa pun keputusan, saya selalu mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat, yang terbaik untuk rakyat. Itu yang kami akan lakukan," kata Prabowo.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon telah menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra telah satu suara mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Dengan demikian, Fadli Zon membantah wacana untuk menyandingkan Prabowo sebagai calon wakil presiden Joko Widodo.

Fadli mengatakan, pencalonan Prabowo sebagai capres akan memberikan pilihan bagi masyarakat sebagai pemilih. Sebab, jika Prabowo dicalonkan dengan Jokowi, tidak akan ada kekuatan penyeimbang.

(Baca juga: Fadli Zon: Gerindra Solid Dukung Prabowo sebagai Calon Presiden)

Sebelumnya, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, menyandingkan Prabowo sebagai cawapres Jokowi dapat menghindari perpecahan antara kedua pendukungnya, baik di masyarakat maupun di parlemen.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia menilai pertarungan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019 berpotensi kembali memicu konflik horizontal yang cukup tajam di kalangan masyarakat.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X