Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Berharap Bisa Berkoalisi dengan Demokrat di Pemilu 2019

Kompas.com - 01/03/2018, 16:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan bahwa pintu koalisi Golkar dan Demokrat di Pemilu 2019 masih terbuka.

Hal itu ia sampaikan setelah Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Komandan Satuan Tugas Bersama pemenangan Pilkada dan Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pagi tadi.

"Mudah-mudahan bisa terbuka (koalisi) dan bisa berjalan," ujarnya saat ditemui usai acara MA di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/3/2018).

Aziz adalah salah atau tokoh Golkar yang hadir dalam pertemuan Airlangga-AHY di rumah pribadi Airlangga Kamis pagi.

Meski begitu, Aziz mengatakan bahwa sebelum sampai kepada koalisi, masih banyak proses lanjutan yang mesti dilakukan oleh kedua partai tesebut.

(Baca juga: Demokrat Bantah Pertemuan AHY dan Airlangga Hartarto Bahas Koalisi Pemilu 2019)

"Koalisi itu kan tidak bisa secara langsung kan, harus berjalan lewat pertemuan-pertemuan dari waktu ke waktu," kata dia.

Menurut Aziz, AHY datang menemui Airlangga dalam rangka silaturahmi biasa dan mengundang pimpinan Golkar itu hadir dalam Rakernas Demokrat yang digelar dalam waktu dekat ini.

Saat ditanya sosok AHY, Aziz mengakui bahwa putra sulung Presiden RI ke-6 itu adalah tokoh muda yang punya elektabilitas tinggi. Hal itu kata dia terbukti dari beberapa survei yang ada.

Sementara tokoh Golkar yang juga memiliki elektabilitas tinggi yakni Jusuf Kalla. Namun Kalla sudah menolak maju lagi dalam Polres 2019 untuk mendampingi Jokowi.

Saat ini Golkar sendiri, ucap dia, belum membahas siapa tokoh yang akan diusung untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Golkar memilih untuk menggenjot elektabilitas partai dan berupaya mengejar target sebesar 60 persen kemenangan di Pilkada serentak 2018.

Kompas TV Koalisi parpol pendukung Jokowi di pilpres 2019, semakin gemuk setelah PDI Perjuangan juga resmi mengusung Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com