Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 28/02/2018, 14:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Chusnul Hotinah tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya saat berbicara dihadapan para menteri dan ratusan peserta acara Silahturahmi Kebangsaan.

Kalimat yang pertama terlontar dari mulutnya saat diminta memperkenalkan diri cukup singkat.

"Saya korban bom Bali 1," ujarnya.

Chusnul adalah satu dari sekitar 50 korban dari aksi terorisme yang hadir dalam Silahturahmi Kebangsaan, acara yang mempertemukan eks narapidana terorisme dengan korban atau keluarga korban terorisme.

Seperti korban bom lainnya, Chusnul juga mengalami cacat permanen. Hingga saat, luka-luka, terutama luka bakar akibat ledakan bom Bali I pada 2002 silam masih terlihat jelas di wajah ibu tiga anak itu.

Saat diberi kesempatan berbicara langsung kepada pemerintah lewat acara tersebut, ia menceritakan getirnya menjadi korban terorisme.

(Baca juga: Pagi Ini, 103 Eks Napi Terorisme Bertemu dengan Keluarga Korban)

Pasca bom Bali I, ekonomi keluarganya terpuruk. Ia bahkan harus mengobati luka akibat peristiwa tersebut secara mandiri tanpa bantuan pemerintah selama 15 tahun.

Asa bantuan dari pemerintah muncul pada 2017 lalu. Lantaran sering mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Chusnul diberikan salah satu program sakti pemerintahan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Waktu itu saya diberi Pak Jokowi kartu KIS bulan juli 2017," kenang ia.

Namun asa yang ia harapkan selama 15 tahun tak juga datang. Kartu yang dianggap banyak orang bagian dari kartu sakti Jokowi itu justru tidak bisa dipergunakan.

Chusnul sudah beberapa kali ke rumah sakit dan mencoba KIS. Namun ditolak.

"Ditolak dengan alasan karena saya kan (pengobatan) kulit, sementara kulit masuk ke (kategori) kecantikan, jadi tidak bisa masuk ke KIS ini," ucapnya.

Pada November 2017 asa baru kembali datang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan buku hijau untuk pengobatan.

Meski disyukuri Chusnul, namun ia menilai bantuan LPSK tidak permanen. Padahal luka yang dideritanya adalah luka permanen yang butuh pengobatan seumur hidup.

(Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme)

Ia memohon kepada pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan kepada para korban aksi terorisme secara permanen.

Selain itu ia juga berharap pemerintah memberikan jaminan kesehatan serupa untuk anak-anaknya yang terimbas secara tidak lansung akibat aksi-aksi terorisme.

Acara Silahturahmi Kebangsaan digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Acara tersebut mempertemukan sekitar 124 eks narapidana terorisme dengan 50-an korban dan keluarga korban. Tujuannya yakni untuk rekonsiliasi sehingga tidak ada lagi dendam antara kedua pihak.

Adapun perwakilan pemerintah ada Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Kompas TV Salah satunya pelemparan bom molotov di Mapolsek Cluring dan Kantor Samsat Banyuwangi pada 2017 lalu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama mulai 19 April | Wamenkumham Polisikan Keponakan

Nasional
Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 25 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Belajar Dari Kasus Haris-Fatia, Undang-Undang Belum Lindungi Para Pembela HAM

Nasional
Ungkap Kondisi Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Panglima TNI: Sebenarnya Kondusif, Hanya Saja...

Ungkap Kondisi Perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Panglima TNI: Sebenarnya Kondusif, Hanya Saja...

Nasional
Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Sudirman Said Sebut Tokoh NU Layak Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Budi Gunawan Puja-puji Prabowo, Kontras Ingatkan Lagi Kasus Penculikan Aktivis

Nasional
Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Soal Laporan terhadap Sugeng IPW Diproses Bareskrim, Aspri Wamenkumham: Masyarakat Akan Lihat Sendiri Mana yang Benar

Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MK

Nasional
Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Isi Lengkap Piagam Kerja Sama Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Nasional
Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara 'Speaker' Masjid Jangan Tabrakan

Minta Kesyahduan Ramadhan Dijaga, Jusuf Kalla: Suara "Speaker" Masjid Jangan Tabrakan

Nasional
Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Puan dan Jokowi Bertemu, Sekjen PDI-P: Pastikan Pemilu 2024 Terlaksana Tepat Waktu

Nasional
Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu 'Panic Buying', Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Soal Minum Oralit saat Sahur, Kemenkes: Tidak Perlu "Panic Buying", Tak Dibutuhkan jika Tak Dehidrasi

Nasional
Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Sebut Banyak Pujian untuk Prabowo, Gerindra Minta Kadernya Tak Terlena

Nasional
Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Bawaslu Waspadai Potensi Pemilih Ganda dalam Penyusunan DPS

Nasional
Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Menhub: 22 Persen Pemudik Diperkirakan Pakai Mobil Pribadi, Penumpukan di Cipali dan Merak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke