OTT Garut Jadi "Shock Therapy" untuk Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Ace Hasan Syadzily mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Garut, menjadi peringatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajad terjerat operasi tangkap tangan. 

"Ini shock therapy bagi penyenggara pemilu bukan hanya di Garut tetapi juga seluruh Indonesia," ujar Ace di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Baca juga: KPU Jabar Segera Pecat Komisioner Garut yang Diduga Terlibat Kasus Suap

Menurut dia, penyelanggara pemilu sudah selayaknya bertindak profesional tidak menerima suap dari pihak lain, apalagi terkait pemilu.

Ia mengingatkan, setiap anggta KPU dan Bawaslu di tingkat pusat hingga daerah harus netral, tidak berpihak, dan tidak melanggar aturan.

Ace memuji Satgas Anti Politik Uang yang diinisiasi Polri jelang Pilkada Serentak 2018. Ia yakin, OTT di Garut hanya langkah awal. Bukan tak mungkin ada gebrakan lainnya dari Satgas Anti Politik Uang Polri.

Baca juga: Kasus Suap di Garut, Ketua KPU Jabar Minta Jajarannya Kooperatif pada Kepolisian

"Kalau ada main-main, saya dukung sebagai Anggota Komisi II DPR dengan langkah Satgas OTT terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran tersebut," kata dia.

Bawaslu sudah memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut karena OTT tersebut. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, OTT di Garut merupakan hal yang memalukan.

Menurut Abhan, OTT kedua penyelenggara pemilu tersebut telah menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung khususnya di kabupaten Garut.

Apalagi kata dia,  Bawaslu sedang menggalakkan gerakan tolak money politics dan peningkatan integritas jajaran penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu.