Ridwan Kamil Usulkan agar Saksi di TPS Dibiayai Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar pendanaan saksi di tempat pemungutan suara saat berlangsungnya Pilkada Jawa Barat 2018 dibiayai oleh pemerintah.

Kang Emil, panggilan Ridwan Kamil mengatakan, hal itu agar para kandidat kepala daerah hanya fokus pada visi dan misi saja, bukan bagaimana mengumpulkan dana.

Menurut dia, pihaknya harus bekerja untuk mencari dana bagi para saksi yang anggarannya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Makanya mimpi saya ya, supaya orang kayak saya enggak susah. Harusnya saksi itu dibayar oleh negara, setuju enggak? Sehingga kami fokus saja pada visi dan misi," ujar Emil usai gala dinner di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

(Baca juga: Dukung Ridwan Kamil, Alumni UC Berkeley AS Kumpulkan Rp 1,2 Miliar)

Kang Emil mengatakan, guna mengumpulkan dana tersebut, sejumlah cara dilakukan. Salah satu caranya yaitu menggelar gala dinner sekaligus penggalangan dana dari sejumlah tamu undangan yang memiliki berbagai latar belakang.

Emil telah menggelar dua kali gala dinner, di Bandung dan Jakarta dengan dana yang terkumpul masing-masing Rp 200 juta dan Rp 1,2 miliar.

Emil juga menggandeng alumnus University of California, Berkeley, California, tempat Emil meraih gelar master di Amerika Serikat.

Cara lainnya, Emil juga membuka donasi terbuka di laman http://www.jabarjuara.id/udunan. Di sana, warga dapat berpartisipasi menyumbangkan dana dengan nominal terkecil Rp 10.000 dan untuk perusahaan nominal paling besar Rp 750 juta.

Emil mengatakan, tak semua penyumbang memiliki niat yang buruk. Hampir seluruh penyumbang dana kampanyenya, kata Emil memiliki niat baik agar nantinya Jawa Barat bisa lebih maju dari sebelumnya.

Adapun, Emil mengatakan, akan menolak para penyumbang yang memiliki niat hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

"Coba buktikan, saya calon gubernur saya tidak jadi kader, apakah saya jadi gimana-gimana? Kan saya enggak, itu contohnya. Jadi semua lebih independen," ujar Emil.

"Lima tahun lalu juga saya buktikan, mendukung boleh tapi kalau memaksa melanggar aturan untuk mendapatkan sesuatu saya kira tidak mau," kata Emil.