Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muslim Moderat Masih Rentan Godaan Radikalisme

Kompas.com - 23/02/2018, 21:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Chaider S Bamualim mengatakan, kaum muda Muslim zaman sekarang mengalami fenomena yang disebut hibridasi identitas.

Fenomena itu adalah identitas keagamaan yang merupakan hasil dinamika dan interaksi sosial politik yang mereka alami dengan lingkungannya.

Menurut Chaider, pemuda Muslim masa kini dapat bersikap akomodatif terhadap nilai baru yang diperolehnya.

"Hibridasi identitas dalam banyak hal memiliki kecenderungan moderat dan toleran dalam sikap dan perilaku bagi kaum muda Muslim," ujar Chaider dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Dalam fenomena tersebut, para pemuda Muslim masuk dalam proses pencarian pandangan keagamaan dari pengetahuan yang dimiliki. Masa-masa tersebut, kata Chaider, justru rentan disusupi pengaruh radikal.

"Dia berada dalam ancaman godaan radikalisme dan ekstremisme karena memiliki ciri khas yang tak pernah 'ajek' (diam)," kata Chaider.

(Baca juga: Menakar Tingkat Radikalisme Aktivis Muslim Muda di Indonesia)

Chaider mengatakan, untuk memahami dinamika sosial, politik, dan keagamaan, seringkali merangsang kaum muda mencari pijakan keamanan yang lebih kokoh.

Proses pencarian tersebut biasanya membuat sebagian kaum muda Muslim mengalami hibridasi identitas yang kompleks.

Oleh karena itu, Chaider meminta agar kaum muda tidak cuek dengan gejala di masyarakat. Sebab, kelompok ekstremis bisa dengan mudah mencari celah dan masuk menguasai pemuda yang moderat itu.

Penelitian CSRC dilakukan terhadap 935 aktivis muda Muslim dengan rentang usia 15-24 tahun. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan FGD di 18 kabupaten/kota.

Secara spesifik, tema-tema yang diajukan mencakupi pemahaman keagamaan dan pengalaman keberagaman, pendidikan dan pembelajaran keagamaan, keragaman dan toleransi, kebebasan individu dan HAM, wawasan kebangsaan, serta radikalisme dan ekstremisme.

Kompas TV Selain Indonesia, Filipina jadi sasaran empuk penyebaran radikalisme. Mengapa?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com