Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Kompas.com - 22/02/2018, 18:40 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

"Suara Jokowi secara konsisten mengalami penurunan tipis dari bulan ke bulan," kata Rico saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Rico menyebutkan, menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

(Baca juga: Survei Median: Konstituen Demokrat Pilih Jokowi daripada AHY)

 

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Masih berdasarkan survei Median, masalah ekonomi juga menjadi masalah yang paling meresahkan publik.

Kesenjangan ekonomi Indonesia menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan responden (15,6 persen).

Selanjutnya, responden juga mengaku resah dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi (13,1 persen) dan tarif listrik yang tinggi (9,7 persen).

"Tema kesulitan ekonomi, tema naiknya barang-barang pokok, tema mahalnya harga listrik itu adalah tema yang konsisten yang publik menganggap Pak Jokowi belum berhasil menyelesaikan masalah itu," ujar Rico.

(Baca juga: Jonan Sebut Presiden Jokowi Minta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2019)

Rico menyarankan Jokowi melakukan pembenahan di bidang ekonomi agar elektabilitasnya tetap terjaga.

Sebab, disaat elektabilitas Jokowi menurun, elektabilitas para penantangnya justru mengalami kenaikan.

Setidaknya, ada tiga tokoh alternatif yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke angka 5,5 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke 4,5 persen dan Komandan Satgas Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke 3,3 persen.

Populasi dalam survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Kompas TV Menjelang Rakernas PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bogor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com