Survei Median: Konstituen Demokrat Pilih Jokowi daripada AHY

Kompas.com - 22/02/2018, 18:21 WIB
Presiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Rabu (21/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilih atau konstituen Partai Demokrat lebih memilih Presiden Joko Widodo daripada Agus Harimurti Yudhoyono apabila pemilihan presiden digelar saat ini. Hal ini terlihat dari survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018.

"Grassroot Demokrat justru lebih memilih Jokowi daripada Agus Harimurti Yudhoyono," kata kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dari seluruh responden yang memilih Partai Demokrat, sebanyak 22,5 persen menjatuhkan pilihannya ke Jokowi apabila pilpres digelar saat ini. Sementara yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 17,5 persen.

Baca juga : SBY: Belum Saatnya Bicara soal Capres dan Cawapres


Rico mengakui angka ini mengejutkan mengingat AHY mulai dipromosikan sebagai calon pemimpin masa depan dari Partai Demokrat. Apalagi, ditambah fakta posisi Demokrat sebagai partai penyeimbang, bukan partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono berpidato saat peluncuran The Yudhoyono Institute di Jakarta, Kamis (10/8/2017). The Yudhoyono Institute diluncurkan untuk melahirkan generasi masa depan dan calon pemimpin bangsa yang berjiwa patriotik, berakhlak baik dan unggul. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/17
Rico pun menilai, sosialisasi yang dilakukan Demokrat terhadap AHY masih kurang gencar dan baru dilakukan belakangan ini.

"Sementara Jokowi ini kan lebih senior, lebih dulu muncul," kata Rico.

Rico juga menilai, faktor keunggulan Jokowi disebabkan karena suara akar rumput pemilih Partai Demokrat masih belum bisa lepas dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono, ketua umum Demokrat sekaligus ayah dari AHY.

Baca juga : Poltracking: Demokrat Bisa Jual AHY Cawapres ke Jokowi atau Prabowo

Terbukti, dari survei tersebut, sebanyak 20 persen konstituen Demokrat masih memilih SBY sebagai calon presiden. Padahal, nama Presiden RI dua periode itu tidak dimasukkan ke dalam daftar pilihan karena sesuai aturan tak memungkinkan lagi untuk mencalonkan diri.

"Suara konstiuen Demokrat yang harusnya untuk AHY terbagi dua ke SBY. Oleh karena itu, Demokrat harus juga meyakinkan konstituen mereka sendiri bahwa AHY bisa lebih bagus dari SBY," ucap Rico.

Populasi dalam survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sampel berjumlah 1000 responden, xdnagn margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multi-stage Random Sampling.

Dalam survei ini, Jokowi sebagai petahana masih mendapat elektabilitas tertinggi dengan dipilih oleh 35,0 persen responden. Sementara AHY dipilih oleh 3,3 persen responden.


Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X