Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Perindo dan Penantiannya di Pemilu 2019

Kompas.com - 22/02/2018, 08:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan memulai debutnya di pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2019.

Partai ini mendapatkan nomor urut 9.

Perindo didirikan oleh Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada 7 Februari 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Awalnya, Perindo berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk pada 24 Februari 2013.

Deklarasi Perindo turut dihadiri para petinggi Koalisi Merah Putih seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Baca juga: Dapat Nomor 9, Perindo Rebut Angka Incaran Partai Demokrat

Hary Tanoe mengawali karir politiknya saat bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada 9 Oktober 2011. Namun, Hary memutuskan mundur pada 21 Januari 2013.

Hary mengaku, keputusannya mundur karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh yang saat itu hendak maju menjadi Ketua Umum.

Menjelang Pemilu 2014, Hary bergabung dengan Hanura.

Kemudian, Hary bersama Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres. Namun, suara yang didapatkan Hanura di pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju.

Hary kemudian memutuskan mundur dari Hanura.

Saat pasangan capres dan cawapres sudah mengerucut menjadi dua pasang, Hary dan Wiranto mendukung pasangan yang berbeda.

Baca juga: Hary Tanoe: Masyarakat Indonesia Harus Tahu Partai Perindo

Hary mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara Wiranto bersama Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Saat ini, Hary didampingi oleh Ahmad Rofiq sebagai Sekjen Perindo. Partai ini menargetkan perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019.  

Dalam pidato singkatnya pada pengundian nomor urut peserta pemilu di KPU, Minggu (18/2/2018), Hary mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi.

Artinya, penduduk usia muda lebih banyak di Indonesia dibandingkan usia tua.

Akan tetapi, bonus demografi ini juga menyimpan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tantangan tersebut yakni adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, kata Harry, sejak awal Perindo fokus pada menurunkan ketimpangan ekonomi dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kalau pemberi kerja di Indonesia semakin banyak, lebih banyak dari pencari kerja, maka gaji akan naik," kata Hary.

Kompas TV Ada kisah menarik saat partai politik saat pengundian berlangsung minggu malam termasuk reaksi Partai Hanura yang mendapatkan nomor urut 13.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com