Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNPT Minta Mantan Napi Teroris Tidak Dimarjinalkan

Kompas.com - 22/02/2018, 06:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. 

Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya. Padahal, hal ini dapat memicu mantan napi teroris itu kembali berbuat hal yang sama.

Dari sekian banyak napi teroris, kata dia, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.

"Itu yang kami sentuh saat ini dan membuka akses. Jangan dimarjinalkan mereka. Nanti ada potensi kembali," ujar Suhardi di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme

Suhardi mengatakan, dalam beberapa kasus, mantan napi teroris dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP.

Oleh karena itu, ia mengimbau para kepala daerah jangan cuek dengan keberadaan mereka. Usai dibina di Dinas Sosial, Suhardi meminta para kepala daerah menjemput terduga teroris itu kembali ke rumah tinggalnya.

"Pantau di mana mereka tinggal, dengan siapa, sehingga ada kontrolnya," kata Suhardi.

Anak-anak pelaku teror juga kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Suhardi mengatakan, jika ayahnya radikal, belum tentu anaknya terpapar.

BNPT dan Polri memiliki program kontra radikal berupa penyuluhan pada masyarakat, khususnya anak-anak untuk lebih mencintai tanah air. Dengan demikian, pengaruh radikal bisa diminimalisir.

Baca juga: BNPT Ungkap Mantan Teroris Juga Mampu Sharing Soal Pancasila

Suhardi mengatakan, penanggulangan terorisme harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Selain penindakan oleh aparat penegak hukum, perlu dilakukan juga pembinaan pasca keluar dari tahanan.

Deradikalisasi diperlukan untuk mengubah pola pikir mereka kembali ke jalan lurus. Memberi pemahaman bahwa tindakan mereka di masa lalu justru merugikan saudara-saudaranya sendiri.

BNPT melibatkan sejumlah ahli untuk mengurai permasalahan tersebut.

"Orang Amerika tanya ke saya, memang bisa ubah pemikiran teroris? Saya buktikan, saya bisa mengubah isi kepala teroris," kata Suhardi.

Suhardi mengatakan, dari 600 mantan napi teroris, 150 di antaranya telah bertobat. Bahkan, mereka membantu BNPT untuk memberi penyuluhan pada napi teroris lainnya agar terlepas dari radikalisme.

"Sekarang kami manfaatkan mereka untuk kebaikan. Kalau kami kan dianggaonya toghut, kalo mereka lebih manfaat karena dianggap punya ilmu agama tinggi," kata Suhardi.

Kompas TV Buku ini memuat perjalanan sosok sang jenderal dari berbagai perspektif yang pernah berkaitan dengan dirinya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com