Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebakaran Hutan di Sembilan Daerah, Ini Langkah Menteri Siti Nurbaya

Kompas.com - 20/02/2018, 21:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bergerak cepat merespons kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat sembilan wilayah yang dilanda kebakaran hutan, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

"Saya sudah kontak semua gubernurnya. Semuanya itu sedang ditangani," ujar Siti saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Bentuk penanganannya ada yang berupa pemadaman oleh satuan tugas masing-masing pemerintah daerah, ada pula yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk yang dikomandoi BNPB, Siti mengaku, sedikit mengalami kendala mengenai izin terbang helikopter pemadam api.

(Baca juga: Presiden: Aturan Masih Sama, Ada Kebakaran Hutan Saya Copot!)

Ia pun tengah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar mempercepat izin terbang bagi helikopter pemadam.

"Nanti saya ketemu Pak Budi Karya saya bicara lagi. Saya minta izinnya dipercepat agar selesai dan langkah-langkah (pemadaman api) bisa dilakukan," ujar Siti.

Meski demikian, Siti mengklaim bahwa titik api di Indonesia per Selasa lebih sedikit dibandingkan per Senin (19/2/2018) kemarin.

"Kemarin agak banyak. Hari ini lebih sedikit. Hari ini 67 (titik api) untuk peluang 60 persen (kebakaran) dan kemarin 92 (titik api) untuk peluang 30 sampai 40 persen," ujar dia.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Pusat Herizal sebelumnya mengatakan, kesembilan daerah yang dilanda kebakaran itu disebabkan panjangnya hari tanpa hujan.

"Sekarang ini kalau disandingkan pada hari tanpa hujan (HTH), sembilan wilayah tersebut hampir selama 20 hari tidak diguyur hujan. Dengan demikian, berpotensi tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Herizal.

Berdasarkan data BMKG, pada periode awal Februari 2018, telah terpantau 48 titik panas di Sumatera dan 55 titik panas di Kalimantan.

Kalimantan Barat menempati peringkat tertinggi untuk titik panas terbanyak yakni 52 titik. Riau berada di posisi kedua dengan 35 titik panas. Lalu data BMKG juga menyebutkan adanya delapan titik panas di Sulawesi Tengah.

Ketiganya disusul Sulawesi Selatan dengan enam titik panas. Kemudian Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Aceh masing-masing ada lima titik panas; sementara Kalimantan Tengah tercatat ada tiga panas. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diketahui terdapat masing-masing satu titik panas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan mencopot Kapolda ataupun Pangdam yang tak mampu mencegah kebakaran hutan di wilayahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com