Duterte Tawarkan Hadiah bagi Tentara Filipina yang Bunuh Pemberontak

Kompas.com - 15/02/2018, 23:38 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. AFP/EZRA ACAYANPresiden Filipina Rodrigo Duterte.

 


MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Setelah sebelumnya memerintahkan untuk menembak organ kemaluan pemberontak wanita, kini dia menawarkan hadiah bagi setiap pemberontak komunis yang dibunuh.

Dilansir dari SCMP, Presiden Duterte menawarkan hadiah uang hingga 500 dolar AS (sekitar Rp 6,7 juta) kepada tentara pemerintah untuk setiap pemberontak komunis yang dibunuh.

Duterte bahkan menyebut menembak anggota pemberontak komunis lebih mudah daripada menembak seekor burung karena mereka memiliki kepala yang lebih besar.

Baca juga: HRW: Duterte Perintahkan Tembak Kemaluan Pemberontak Wanita

Komentar Duterte itu muncul setelah sebelumnya Organisasi Hak Asasi Manusia (HRW) mengecam pernyataannya yang memerintahkan tentara menembak anggota pemberontak wanita pada bagian organ kemaluannya.

"Kami tidak akan membunuh kalian. Kami hanya akan menembak kemaluan kalian, sehingga menjadi tidak berguna," kata Duterte yang diyakini diucapkannya pekan lalu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Duterte telah menuai kritik internasional dan akan menghadapi penyelidikan oleh Pengadilan Pidana Internasional atas kematian ribuan orang dalam kampanyenya melawan peredaran narkoba di Filipina.

Masa kepresidenan Duterte telah ditandai dengan komentarnya yang kerap kali kasar dan menghina. Dia bahkan membandingkan peranhnya dalam melawan praktik perdagangan narkoba di Filipina dengan aksi brutal Nazi melawan Yahudi.

Baca juga: Mahkamah Internasional Selidiki Kebijakan Duterte Terkait Narkoba

Meski demikian, citra tegas Duterte mendapat dukungan banyak warga Filipina.

Survei yang dilakukan pada bulan Desember menunjukkan hampir 80 persen warga Filipina merasa puas dengan pemerintahnya. Menjadikannya berada di peringkat tertinggi dalam tiga dekade.



Sumber SCMP
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X