Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Pilkada Dimulai Besok, KPU Ingatkan Jangan Libatkan Anak-anak

Kompas.com - 14/02/2018, 19:24 WIB
Estu Suryowati,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kampanye Pilkada Serentak 2018 akan dimulai besok, Kamis (15/2/2018). Komisi Pemilihan Umum pun meminta pasangan calon, partai pengusung, dan tim kampanye memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperkenalkan kandidat.

"Jadikan tahapan kampanye sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat pemilih dengan cara-cara dan informasi yang mengedukasi," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Wahyu juga mengingatkan agar pasangan calon, partai pengusung, dan tim kampanye untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aktivitas kampanye, apa pun bentuknya.

"Biarkan anak-anak ini bertumbuh-kembang sesuai dengan potensi. Jangan jadikan anak-anak sebagai komoditas politik," kata Wahyu.

(Baca juga: Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Diskualifikasi jika Sumber Dana Kampanye Tak Jelas)

Lebih lanjut, Wahyu menambahkan, besok akan ada 170 daerah yang memulai masa kampanye terdiri dari 16 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Adapun satu provinsi, yaitu Papua, belum akan memulai masa kampanye besok lantaran belum penetapan.

"Kalau belum penetapan tentu saja menyesuaikan dengan jadwal terpadu. Papua itu konsekuensinya harus ada penyesuaian jadwal hasil kesepakatan," kata Wahyu.

Dihubungi terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, Bawaslu telah membekali seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Panwas di daerah dengan sejumlah alat kerja pengawasan kampanye. Dengan demikian, diharapkan kampanye berjalan sesuai aturan.

"Di antara isu krusial yang jadi perhatian kita tentu soal politik uang dan politisasi SARA," kata Afifuddin kepada wartawan.

Selain itu, Bawaslu juga mencermati hal-hal yang sudah difasilitasi oleh penyelenggara, seperti alat peraga, debat, dan lain sebagainya, agar berjalan dengan baik.

"Insya Allah Bawaslu sudah sangat siap dan sudah kita konsolidasikan untuk pengawasan kampanye dan dana kampanye juga," kata Afifuddin.

Kompas TV Media and Community Discussion disambut antusias oleh masyarakat dan mahasiswa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com