PDI-P Cermati Motif Politik dalam Kasus yang Menjerat Bupati Ngada

Kompas.com - 12/02/2018, 15:51 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat berbicara di hadapan ribuan orang peserta konsolidasi pemenangan pilkada serentak NTT 2018, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sikka, Flores NTT, Jumat (9/2/2018) Dokumen LaurenSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, saat berbicara di hadapan ribuan orang peserta konsolidasi pemenangan pilkada serentak NTT 2018, di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sikka, Flores NTT, Jumat (9/2/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak akan tinggal diam dengan kasus yang menjerat Bupati Ngada Marianus Sae.

Seperti diketahui, Marianus Sae merupakan calon Gubernur NTT yang sejak awal diusung oleh partai berlambang kepala banteng tersebut.

"PDI Perjuangan terus mencermati persoalan tersebut guna mencari motif-motif politik di balik persoalan itu,'" ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (11/8/2018).

Baca juga : Perjalanan Marianus Sae, dari Pengusaha Kayu hingga Bupati Ngada 2 Periode

PDI-P, kata Hasto, sudah menarik dukungan dari Marianus Sae dan mengalihkannya kepada Emiliana Nomleni, calon wakil gubernur yang mendampingi Marianus Sae.

Bupati Ngada, Marianus Sae (kiri), dan Wakil Bupati Ngada, Paulus Soliwoa. Pos Kupang/Teni Jehanas Bupati Ngada, Marianus Sae (kiri), dan Wakil Bupati Ngada, Paulus Soliwoa.
PDI-P dipastikan tidak bisa mengubah pilihannya untuk mengusung Marianus Sae-Emiliana Nomleni dalam Pilkada NTT 2018 karena terganjal aturan KPU.

"Dengan demikian kepentingan PDI Perjuangan di NTT adalah penguatan kepemimpinan  Emiliana Nomleni," kata Hasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan Pasal 82 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, parpol atau gabungan parpol dilarang menarik dukungan kepada calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a.

Baca juga: Ini Alasan KPU Tetap Menetapkan Bupati Ngada sebagai Cagub NTT

Dalam Pasal 82 huruf a disebutkan bahwa parpol hanya dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Sementara itu, dalam Pasal 78 Peraturan KPU nomer 15 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa pergantian calon kepala daerah baru bisa dilakukan setelah 3 syarat.

Tiga syarat tersebut yaitu dinyatakan tiadk memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap (meninggal dunia atau tak mampu melaksanakan tugas secara permanen), dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Nasional
Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Nasional
Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Nasional
AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.