Terjaring OTT KPK, Bupati Ngada Tetap Boleh Kampanye

Kompas.com - 12/02/2018, 11:23 WIB
Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae. Kompas/Frans SarongBupati Ngada, NTT, Marianus Sae.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, tidak menggugurkan kepesertaannya dalam Pilkada Serentak 2018.

Marianus Sae sendiri sudah berstatus tersangka.

“Ya tetap sama seperti Jombang (Nyono). Dia tetap berlaku. Dia tetap sah menjadi calon,” kata Ilham ditemui di sela-sela pembekalan untuk timsel calon anggota KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Bahkan, lanjut Ilham, Marianus tetap diperbolehkan melakukan kampanye apabila lolos sebagai peserta Pilkada Serentak 2018.

Marianus bersama pasangan calonnya, yakni Emilia Julia Nomleni, telah dinyatakan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh KPU NTT.

Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Dia tetap kampanye, boleh. Sampai pidananya berkekuatan hukum tetap,” jelas Ilham.

(Baca juga: Berstatus Tersangka, Bupati Ngada Tetap Sah sebagai Paslon jika Penuhi Syarat)

Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, sesuai regulasinya, sepanjang belum ada putusan hukum tetap (inchract), Marianus tetap sah menjadi paslon jika memenuhi syarat.

Dia mengatakan, apabila sudah ada putusan hukum tetap dan dinyatakan bahwa Marianus bersalah, maka yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai paslon.

Akan tetapi, lanjutnya, kapan putusan hukum tetap itu dikeluarkan juga menjadi dimensi tersendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X