Kompas.com - 12/02/2018, 10:45 WIB
Jumpa pers KPK terkait operasi tangkap tangan Bupati Ngada, Marianus Sae, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusJumpa pers KPK terkait operasi tangkap tangan Bupati Ngada, Marianus Sae, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Ngada, sekaligus bakal calon gubernur NTT, Marianus Sae, sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur.

Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara pagi tadi disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Ngada terkait proyek di NTT," kata Basaria.

Baca juga: Cerita Petinggi PDI-P Soal Hilangnya Bupati Ngada Sebelum Ditangkap KPK

Basaria mengatakan, Marianus menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada. Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar.

Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Dalam kasus ini, WIU disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Muhaimin Iskandar: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tak Mampu Bayar THR

Nasional
AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

AHY: Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, Tidak Terkecuali bagi Palestina

Nasional
Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X