Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Kuasa Hukum Novanto Dicecar Kuasa Hukum SBY

Kompas.com - 10/02/2018, 10:23 WIB
Estu Suryowati,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Partai Demokrat sekaligus kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Didi Irawadi Syamsudin, mencecar kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, dalam sebuah diskusi on-air di radio, Sabtu (10/2/2018).

Selama satu segmen, Didi terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Firman. Adakah Mirwan Amir mengatakan dalam persidangan bahwa ada intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu dalam proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Kami melihat apa yang disampaikan bung Firman ini jelas berbeda dari fakta persidangan,” kata Didi.

Menurut Didi, Firman telah mengembangkan pernyataan Mirwan Amir sedemikian rupa, sehingga mengarah kuat pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Didi menegaskan, pihaknya tidak mendengar ada pernyataan Mirwan Amir dalam persidangan, yang mengatakan adanya intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu.

(Baca juga: Dilaporkan SBY ke Polisi, Apa Tanggapan Firman Wijaya?)

“Jelas pernyataan Bung Firman ini telah mengembangkan suatu hal yang tidak ada konteksnya di dalam persidangan,” kata Didi.

Firman yang menjawab melalui sambungan telefon mengatakan, sebaiknya Didi mengikuti proses persidangan dari awal hingga akhir. Sehingga tidak mendapatkan informasi sepotong-sepotong.

Kemudian, Firman justru bertanya apakah Didi masih berprofesi sebagai pengacara atau tidak. Mendengar, jawaban dari Firman, Didi meminta agar perbincangan tidak melebar kemana-mana.

“Daripada melebar kemana-mana, apa kaitannya saya masih pengacara atau tidak, yang pasti saya masih pengacara sampai hari ini. Jawab dulu yang tadi. Adakah saudara Mirwan Amir itu mengatakan kalimat intervensi dari partai pemenang pemilu?” tanya Didi.

“Saya tanyakan adakah pernyataaan dari Mirwan Amir yang menyebut ada intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu? Harus jawab sekarang biar pendengar clear. Itu dulu dijawab baru kita bicara yang lain,” lanjutnya.

Firman pun menegaskan, bahwa ia akan membuktikan bahwa pernyataannya tidak berbeda dari yang disampaikan Mirwan Amir dalam persidangan.

(Baca juga: Mirwan Amir: Tidak Ada Maksud Saya Memojokkan SBY)

“Ya, ya, ada tidak pernyataan itu? Anda harus pastikan ada atau tidak Mirwan Amir menyatakan bahwa pemenang pemilu intervensi. Sederhana sekali kan, jangan belok ke kanan-ke kiri,” kata Didi.

Belum juga mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Firman, Didi kembali mendesak. Didi bahkan berkali-kali meminta produser program tersebut untuk menayangkan rekaman pernyataan Mirwan Amir di persidangan dan pernyataan Firman di luar persidangan.

Hampir selesai segmen pertama, Firman tak kunjung memberikan jawaban sebagaimana yang dimau oleh Didi. Firman justru menjelaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi e-KTP ini merupakan delik jabatan.

“Bung Firman ini sahabat saya. Tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling simpel sekalipun. Bagaimana diskusi bisa berlanjut lebih jauh. Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa dijawab,” kata Didi.

Ia juga menyindir, bahkan anak SMP pun bisa menangkap maksud dan menjawab pertanyaannya itu.

Kompas TV Penasihat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menyatakan tak ingin proses persidangan kasus korupsi terganggu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com