Salin Artikel

Ketika Kuasa Hukum Novanto Dicecar Kuasa Hukum SBY

Selama satu segmen, Didi terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada Firman. Adakah Mirwan Amir mengatakan dalam persidangan bahwa ada intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu dalam proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Kami melihat apa yang disampaikan bung Firman ini jelas berbeda dari fakta persidangan,” kata Didi.

Menurut Didi, Firman telah mengembangkan pernyataan Mirwan Amir sedemikian rupa, sehingga mengarah kuat pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

Didi menegaskan, pihaknya tidak mendengar ada pernyataan Mirwan Amir dalam persidangan, yang mengatakan adanya intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu.

“Jelas pernyataan Bung Firman ini telah mengembangkan suatu hal yang tidak ada konteksnya di dalam persidangan,” kata Didi.

Firman yang menjawab melalui sambungan telefon mengatakan, sebaiknya Didi mengikuti proses persidangan dari awal hingga akhir. Sehingga tidak mendapatkan informasi sepotong-sepotong.

Kemudian, Firman justru bertanya apakah Didi masih berprofesi sebagai pengacara atau tidak. Mendengar, jawaban dari Firman, Didi meminta agar perbincangan tidak melebar kemana-mana.

“Daripada melebar kemana-mana, apa kaitannya saya masih pengacara atau tidak, yang pasti saya masih pengacara sampai hari ini. Jawab dulu yang tadi. Adakah saudara Mirwan Amir itu mengatakan kalimat intervensi dari partai pemenang pemilu?” tanya Didi.

“Saya tanyakan adakah pernyataaan dari Mirwan Amir yang menyebut ada intervensi dari partai pemenang pemilu saat itu? Harus jawab sekarang biar pendengar clear. Itu dulu dijawab baru kita bicara yang lain,” lanjutnya.

Firman pun menegaskan, bahwa ia akan membuktikan bahwa pernyataannya tidak berbeda dari yang disampaikan Mirwan Amir dalam persidangan.

“Ya, ya, ada tidak pernyataan itu? Anda harus pastikan ada atau tidak Mirwan Amir menyatakan bahwa pemenang pemilu intervensi. Sederhana sekali kan, jangan belok ke kanan-ke kiri,” kata Didi.

Belum juga mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Firman, Didi kembali mendesak. Didi bahkan berkali-kali meminta produser program tersebut untuk menayangkan rekaman pernyataan Mirwan Amir di persidangan dan pernyataan Firman di luar persidangan.

Hampir selesai segmen pertama, Firman tak kunjung memberikan jawaban sebagaimana yang dimau oleh Didi. Firman justru menjelaskan bahwa kasus tindak pidana korupsi e-KTP ini merupakan delik jabatan.

“Bung Firman ini sahabat saya. Tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling simpel sekalipun. Bagaimana diskusi bisa berlanjut lebih jauh. Kalau hal yang sederhana saja tidak bisa dijawab,” kata Didi.

Ia juga menyindir, bahkan anak SMP pun bisa menangkap maksud dan menjawab pertanyaannya itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/10/10230271/ketika-kuasa-hukum-novanto-dicecar-kuasa-hukum-sby

Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke