Ketua DPR Sebut Anggota Dewan Berhak Mendapat Kehormatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo tak mempermasalahkan masuknya norma pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam pemeriksaan anggota dewan yang terlibat tindak pidana.

Hal itu merupakan salah satu ketentuan dalam draf revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 245.

Ia menyadari Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana.

Karena itu ia mengatakan kali ini DPR memasukan kembali MKD sekadar pemberi pertimbangan kepada presiden.

Menurut Bamsoet, sapaannya, rumusan pasal 245 Undang-undang MD3 yang baru telah mengadopsi putusan MK tersebut.

"Intinya putusan MK sudah diadopsi oleh pasal di situ, intinya kan izin presiden, kalau dulu kan memang seizin dulu MKD baru diusulkan ke presiden. Sekarang (MKD) mempertimbangkan namanya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

(Baca juga: Fadli Zon Sebut Pertimbangan MKD untuk Periksa Anggota DPR Cegah Kriminalisasi )

Ia menambahkan setiap anggota DPR berhak mendapat kehormatan sehingga MKD bertugas menjaga marwah tersebut.

Lagipula, menurut Bamsoet, MKD dalam hal ini hanya memberi pertimbangan sehingga bisa digunakan atau tidak oleh Presiden.

Bamsoet pun siap jika nantinya pasal 245 digugat oleh masyarakat sipil ke MK.

"Monggo (silakan), enggak apa-apa," lanjut politisi Golkar itu.

DPR dan pemerintah bersepakat pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

(Baca juga: Sebelum Izin Presiden, Pemeriksaan Anggota DPR Dipertimbangkan MKD)

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pasal 245.

Padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD sehingga izn diberikan oleh Presiden. Namun kini DPR mengganti izin MKD dengan frase "pertimbangan".

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-undang MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Ia menambahkan, pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi anggota DPR agar dikriminalisasi saat menjalankan tugasnya.

"Itu peran MKD nanti dalam proses pidana tidak akan hambat proses izin yang dikeluarkan presiden. Karena kan ada batas limit waktunya. Jadi kalau nanti presiden ada permintaan izin kemudian MKD mengulur waktu batas limitasinya juga jadi tidak berarti," kata Supratman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).