Tak Mau Debat soal Izin Presiden Jadi Alasan Novanto Gugat UU KPK ke MK - Kompas.com

Tak Mau Debat soal Izin Presiden Jadi Alasan Novanto Gugat UU KPK ke MK

Kompas.com - 13/11/2017, 19:14 WIB
Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (13/11/2017)Kompas.com/YOGA SUKMANA Pengacara Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (13/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya terus melakukan manuver setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kembali menetapkannya sebagai tersangka.

Pada hari ini, Senin (13/11/2017), pengacara Novanto, Fredrich Yunadi mendatangi MK untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU KPK.

KPK menggunakan pasal tesebut sebagai dasar pemanggilan pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Menurut Fredrich, jika mengacu pada Pasal 20 A ayat 3  UUD 1945 dan Pasal 80 F UU MD3, anggota Dewan memiliki hak imunitas. 

Baca: Tolak Diperiksa, Ini Isi Surat Setya Novanto kepada KPK

Pemanggilan anggota Dewan oleh KPK, kata dia, harus seizin Presiden. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan putusan MK Nomer 76 Tahun 2014 tentang revisi Pasal 224 ayat 5 UU MD3.

Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945.

Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Selain itu, Novanto juga menggugat Pasal 12 UU KPK. Ketentuan pasal ini memberikan mandat bagi KPK untuk meminta Ditjen Imigrasi mencekal seseorang bepergian ke luar negeri.

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan salah satu putusan MK.

"Putusan MK yang menyatakan wewenang Imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan itu dinyatakan inkonstitusional," ujar Fredrich Yunadi, di Gedung MK, Jakarta, Senin.

Baca juga : Johannes Marliem Sempat Kesulitan Bayar Rp 100 Miliar untuk Setya Novanto

"Tetapi KPK kan masih ngotot dengan alasan dia itu punya wewenang penuh mengesampingkan segala undang-undang," lanjut dia. 

Fredrich mengatakan, tidak mau lagi berdebat soal izin Presiden terkait pemanggilan kliennya oleh KPK atau pencekalan oleh Imigrasi.

Oleh karena itu, ia atas nama Setya Novanto mengajukan judicial review Pasal 46 ayat 1 dan 2 serta Pasal 12 UU KPK ke MK.

Kompas TV Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan status tersangka Novanto tak akan berpengaruh terhadap Pilkada serentak 2018.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional
Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Terduga Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung

Polisi Tangkap 2 Terduga Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung

Megapolitan

Close Ads X