Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagikan 4.000 Sertifikat Tanah di Sumbar, Presiden Ingatkan Sofyan Djalil Masih Punya Utang

Kompas.com - 07/02/2018, 18:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

DHARMASRAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah bagi 4.000 warga di 11 kabupaten di Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Acara dilaksanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Kecamatan Sitiung.

Dalam pidatonya, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, dari total 4.000 penerima sertifikat, 3.000 penerima berasal dari Kabupaten Dharmasraya.

Sementara 1.000 penerima berasal dari 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat lainnya.

Di seluruh Sumatera Barat, lanjut Sofyan, terdapat 1.760.000 hektar lahan yang harus disertifikat.

Baca juga: Presiden Siap Serahkan 7 Juta Sertifikat Tanah di 2018

Hingga 2018 ini, baru 727.000 hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

"Insya Allah 2023, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, bisa kita daftarkan dan mesti selesai," ujar Sofyan.

Utang BPN 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan, BPN harus menyelesaikan sertifikasi lahan untuk seluruh rakyat di Sumatera Barat.

"Sampai hari ini masih ada 700.000-an (hektar lahan) yang sudah disertifikasi. Oleh sebab itu, BPN masih punya utang kepada masyarakat Sumbar. Saya ingatkan, 2023 harus selesai semuanya," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Sofyan Targetkan Penerbitan 8 Juta Sertifikat Tanah Rampung 4 Bulan

Presiden menegaskan, sertifikat lahan sangat penting bagi rakyat.

Selain sebagai bukti atas kepemilikan sebuah lahan, sertifikat juga berguna untuk meminimalkan sengketa lahan.

Pasalnya, setiap Presiden berkunjung ke daerah, masyarakat selalu mengeluhkan sengketa lahan, baik sesama warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan pemerintah.

Acara pembagian sertifikat berlangsung lancar. Penerima sertifikat tanah menyambut Presiden dengan riuh.

Bahkan, masyarakat setempat yang bukan penerima sertifikat tanah juga ikut memadati lokasi acara untuk melihat Presiden Jokowi yang hadir bersama Ibu Negara Iriana.

Kompas TV Sertifikat ini merupakan program percepatan dari keluhan warga yang tanahnya selalu menjadi sengketa karena tidak memiliki sertifikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com