Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/08/2017, 09:12 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pada pagi hari ini Minggu (20/8/2017) melakukan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Se-Jabodetabek.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, pada hari ini pemerintah menyerahkan sekitar 7.500 sertifikat tanah kepada warga masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Hari ini dibagikan 7.500 sertifikat. Diberikan kepada masyarakat di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi. Seluruh tanah akan kita sertifikatkan. Semua masyarakat. DKI juga kita berikan," kata Sofyan ditemui Kompas.com di lokasi penyerahan.

Penyerahan sertifikat secara simbolis rencananya akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain kepada masyarakat, pemerintah juga menyerahkan sertifikat kepada Pemprov DKI Jakarta di antaranya sertifikat Balai Kota, Taman BMW, dan Monumen Nasional.

Pada tahun ini saja, pemerintah menargetkan akan menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 5 juta sertifikat. "Itu akan dibagikan terus ke semua daerah," ucap Sofyan.

Baca juga: Jokowi Akan Serahkan Sertifikat Taman BMW untuk Pemprov DKI

Sertifikat yang sudah dibagikan kepada masyarakat hingga saat ini sudah mencapai 1,5 juta. Sofyan menambahkan, dalam kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, Presiden juga sering melakukan pembagian sertifikat.

"Seluruh tanah, tiap jengkal kita berikan sertifikat tanah biar jelas kepastian hukumnya," sebutnya.

Dalam sambutannya, Sofyan menjelaskan manfaat sertifikasi tanah diantaranya untuk menghindari konflik agraria, membuat aset masyarakat bisa dijadikan jaminan bank, serta menghindarkan masyarakat pada jeratan rentenir.

"Kalau perlu pinjaman modal, dengan sertifikat ini berbagai bank bisa memberikan kredit. Dan sekarang pemerintah sudah memiliki KUR," kata Sofyan.

Meski demikian dia mengingatkan masyarakat untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam menarik pinjaman dari bank.

Kompas TV Sertifikat ini terdiri dari sertifikat tanah kebun, tanah bangunan, dan tanah persawahan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com