Bertemu Jokowi, Komisioner Tinggi HAM PBB Minta LGBT Tak Didiskriminasi

Kompas.com - 06/02/2018, 12:54 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Komisaris tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid bin Raad Zeid Al-Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bertemu Komisaris tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid bin Raad Zeid Al-Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid bin Ra'ad Zeid Al-Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dalam pertemuan itu, Zeid sempat menyinggung mengenai berbagai persoalan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk soal kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT).

"Beliau (Zeid) mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan diskriminasi (terhadap LGBT)," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly usai mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Yasonna mengatakan, isu LGBT ini menjadi sorotan PBB karena aturan pidananya tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara pemerintah dan DPR.

(Baca juga: Pengaturan soal LGBT Jangan sampai Masuk Ranah Privat)

Ia mengaku akan bicara lebih dalam mengenai isu LGBT dalam pertemuan lanjutan.

"Tetapi Indonesia punya budaya dan kepercayaan bahwa promosi, promoting (LGBT) secara publik itu tidak dapat diterima," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, pemerintah tidak akan mengkriminalisasi mereka yang memiliki orientasi seks sesama jenis. Namun, menurut dia, harus tetap ada pidana bagi pelaku LGBT.

"Saya diskusi juga, ini harus betul-betul secara hati-hati agar orang-orang tak melakukan hal yang jadi kontraproduktif, seperti persekusi," ucap Yasonna.

"Dalam hal yang sama, kita juga di Indonesia harus tetap menghormati hak-hak masyarakat baik minoritas agama, kelompok termajinalkan, dan (Zeid) percaya Pak Presiden Indoensia dapat melakukannya dengan baik," kata dia.

(Baca juga: DPR-Pemerintah Belum Sepakat, Pasal LGBT dalam RKUHP Ditunda)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X